3 Terdakwa Korupsi Pungli BP2MI Sebut Satgas Covid Juga Pernah Lakukan Hal Sama

SERANG – Satgas Covid disebut pernah melakukan pungutan liar penukaran mata uang asing kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Hal tersebut dikatakan ketiga terdakwa korupsi pungutan liar yang merupakan mantan pegawai Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) saat membacakan pembelaan di Pengadilan Tipikor Serang Melalui kuasa hukumnya, ketiga terdakwa yaitu, Ketua Tim B…

View On WordPress

Bupati Bangli Buka Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pungutan Liar

BALIPORTALNEWS.COM, BANGLI – Bupati Bangli Membuka Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pungutan Liar dalam rangka Hakordia Tahun 2023 di Kabupaten Bangli. Sosialisasi bertempat di Gedung BMB Kantor Bupati Bangli pada Jumat (1/12/2023) dihadiri Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Waka Polres Bangli, Perwakilan Kejaksaan Negeri Bangli, Ketua Forum PAKSi Bali, Para Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD di Lingkungan Pemkab. Bangli, Pimpinan Perusda, Para Camat, Perbekel di Kecamatan Bangli, Susut dan Tembuku. Dalam laporan yang disampaikan Inspektur Kabupaten Bangli, Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag., M.Si., kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023. “Tujuan memeriahkan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kabupaten Bangli, yaitu menyosialisasikan nilai-nilai anti Korupsi, meningkatkan kemampuan dalam pencegahan korupsi dan melaksanakan pemenuhan indikator MCP KPK 2023. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Wakapolres Bangli, Kejaksaan Negeri Bangli, Ketua Forum PAKSI Bali Binaan KPK RI, I Gusti Agung Wirasutha,” jelasnya. Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta dalam sambutannya menyampaikan korupsi merupakan musuh seluruh bangsa di dunia termasuk Indonesia dan di Kabupaten Bangli, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, betapa pentingnya usaha dalam pemberantasan korupsi yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, pemberantasan korupsi ini perlu ditanamkan sejak dini. Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sedini  mungkin melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pungutan liar, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah dan ASN di Lingkungan kan Pemkab. Bangli dengan meningkatkan disiplin kerja. "Bupati Bangli sangat mengapresiasi para narasumber yang telah memberikan pemahaman anti korupsi dan apresiasi juga kepada UPP Saber Pungli Kabupaten Bangli telah mengedukasi pencegahan korupsi kepada perangkat daerah, pengusaha, perbekel, dan masyarakat Bangli sehingga pada tahun 2023 Kabupaten Bangli zero kasus pungli," terangnya.(an/bpn) Read the full article

Dugaan Pungli dan Calo Nomor Antrian, Begini Penjelasan Pihak SPBU Ulapato

Dugaan Pungli dan Calo Nomor Antrian, Begini Penjelasan Pihak SPBU Ulapato #DugaanPungli #PungutanLiar #KeluhanWarga #Calo #NomorAntrian #SPBUUlapato

Hargo.co.id, GORONTALO – Pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ulapato membantah terkait keluhan praktik pungli dan calo nomor antrian yang diduga terjadi di SPBU tersebut. Agus Husna, HRD PT. Karya Jaya Mandiri Persada dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Management SPBU Ulapato selalu melakukan pengawasan ketat sehubungan dengan pendistribusian BBM yang ada di SPBU…

View On WordPress

Berantas Pungli, Satgasda Saber Pungli Gowa Sosialisasi ke Masyarakat - Gosulsel

GOWA, GOSULSEL.COM — Satgasda Saber Pungli Kabupaten Gowa melaksanakan sosialisasi sebagai upaya dalam memberantas praktek pungli yang meresahkan masyarakat. Kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan di Grand Hotel Makassar, Kamis (03/08/2023). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Tim S...

http://gosulsel.com/2023/08/03/berantas-pungli-satgasda-saber-pungli-gowa-sosialisasi-ke-masyarakat/

#Pungli #SatgasdaSaberPungliGowa

Gubernur Khofifah Buat Pakta Integritas Setop Pungutan Wajib di Sekolah

SURABAYA, Jatim Today – Gubernur Khofifah Indar Parawansa membuat pakta integritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur yang menitikberatkan pada larangan pihak sekolah memungut sumbangan wajib kepada siswa. Pakta integritas tersebut ditandatangani antara Kepala Dinas dengan para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur. Kemudian dengan seluruh Kepala Sekolah jenjang SMA, SMK dan…

View On WordPress

Dituduh Lakukan Pungli? Ini Tanggapan DLH Belitung

BELITUNG, belitongingfo.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung memberikan klarifikasi atas berita yang beredar yang menyatakan pihaknya melakukan Pungutan Liar (Pungli), Jumat (21/7/2023). Sebelumnya, sebuah media online menyebutkan jika pihak DLH Kabupaten Belitung melakukan Pungli di kawasan pasar tradisional Tanjungpandan dengan karcis retribusi yang mereka pungut. Menurut Kepala Dinas DLH Kabupaten Belitung, Yasa pihaknya tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan bahkan jika memang ada pihaknya melakukan itu, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada DLH Kabupaten Belitung. "Tak tau itu sumbernya dari wartawan mana, mengatakan bahwa DLH Pungli. Di situ kan sudah dijelaskan ada 2 karcis. Dengan warna berbeda saja sudah tau. Yang warna orange (merah muda) itu punya KUKM, nah yang punya kita yang warna hijau," ujar Yasa menjelaskan. Untuk karcis retribusi warna merah muda itu, merupakan pungutan untuk biaya sewa kios. Sedangkan milik DLH untuk biaya retribusi sampah. Untuk seluruh retribusi itu, jelas Yasa, juga memiliki kekuatan hukum dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung. "Perdanya kan ada di situ, turunan Perdanya juga sama, antara KUKM dengan semua, retribusi se-Kabupaten itu sama Perdanya. Yang membedakan nanti Perbub (Peraturan Bupati)," kata Yasa. "Kita menggunakan Perbub yang baru, tahun 2022 tentang perubahan Perbub masalah retribusi. Memang ada peningkatan, kalau tahun-tahun yang dulu Rp 1.000 per kios. Tapikan Rp 1.000 itu sudah dak ada artinya lah, jadi dinaikan Rp 2.000," sambungnya.

Minta Lapor Ke DLH Jika Ada Pungli Atas Pungutan Mereka

Jadi Kata Yasa, hal itu sudah jelas dan bukan Pungli. Apabila ada pihak yang mengambil retribusi itu tanpa karcis atau mengambil retribusi melebihi biaya, baru lah dinamakan Pungli. "Itu juga akan disetorkan juga ke kas daerah. Dak ngendap di kita. Langsung nomor rekening, nomor rekening daerah, bukan nomor rekening DLH," tandasnya. Dari kejadian itu, Yasa juga sangat menayangkan hal tersebut. Apalagi pihak wartawan yang membuat berita tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu ke DLH. "Dak ada Pungli. Kalau ada petugas kami yang mengambil lebih dari karcis, laporankan ke kami," pungkasnya. Baca juga : Masyarakat 6 Desa Demo, Minta PT Foresta Lestari Dwi Karya Berikan Plasma Jangan. Lupa. Kunjungi. Facebook (Dengan Kamu. Mengklick. Link. ini. Kamu. Akan. Masuk. ke Facebooknya. Belitong Info). Ayo Klik Sekarang Juga. Atau Kamu Juga Dapat Melihat Instagram , Twitter , Linkedin , Tumblr , Medium Kami. atau. bisa mengunjungi Google News Kami. Kami Juga Ada Channel Youtube Untuk Melihat Berita kami Secara Visual Ayo Sekarang Juga Bergabung Bersama Kami. Read the full article

Kebijakan Pemerintah Transfer Langsung Dana BOS Ke Rekening Sekolah Guna Cegah Pungli

Slawiraya.com ( Opini ) Kebijakan pemerintah mentransfer dana bantuan operasional sekolah (BOS) langsung ke rekening sekolah diharapkan mampu memangkas jalur birokrasi dan mencegah pungli. Dengan kebijakan ini, ini memungkinkan pihak sekolah lebih cepat menerima dan menggunakannya untuk operasional sekolah. Baca Juga…

View On WordPress

KPK Mengungkap Tiga Pelanggaran dalam Skandal Pungli di Rutan

KPK Mengungkap Tiga Pelanggaran dalam Skandal Pungli di Rutan

Pewarta Nusantara, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di rumah tahanan di bawah pengelolaannya. Tim KPK telah mengidentifikasi tiga jenis pelanggaran pidana yang diduga terjadi dalam kasus ini.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengungkapkan bahwa pelanggaran yang diduga terjadi meliputi suap, gratifikasi, dan pemerasan terhadap para tahanan KPK.

Tujuan dari memberikan uang dalam kasus ini adalah untuk memperoleh fasilitas khusus di dalam rutan, seperti izin penggunaan ponsel oleh tahanan.

Ghufron menyatakan bahwa saat ini KPK masih enggan memberikan rincian terkait identitas pelaku pungli. Namun, ia menegaskan bahwa KPK tidak akan membiarkan siapapun yang terlibat dalam kasus ini luput dari jeratan hukum.

“Kasus ini akan diselidiki secara menyeluruh, dan tindakan tegas sesuai dengan hukum akan diberlakukan terhadap siapapun yang terlibat, dengan profesionalisme dan transparansi,” tegas Ghufron.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK telah mengakui adanya tindakan asusila yang terjadi terhadap istri tahanan di dalam rumah tahanan. Kejadian ini kemudian mengungkap skandal pungli yang lebih luas.

Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, mengkonfirmasi bahwa skandal pungli terungkap karena adanya kasus tindakan asusila.

Baca juga: Pemerintah Rencanakan Impor KRL Baru dari Jepang untuk Peremajaan PT Kereta Commuter Indonesia

Namun, rincian terkait pelaku dan korban yang terlibat tidak diungkap oleh Syamsuddin. Petugas yang terlibat dalam kasus ini telah diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai upaya untuk memberikan sanksi yang pantas atas tindakan yang dilakukan. (*Ibs)

New Post has been published on https://www.pewartanusantara.com/kpk-mengungkap-tiga-pelanggaran-dalam-skandal-pungli-di-rutan/

Pungli di Rutan KPK Capai Rp4 Miliar, NasDem Desak Segera Ada Evaluasi

JAKARTA | KBA – Politikus NasDem Ahmad Sahroni mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengevaluasi sistem pengawasan di dalam rumah tahanan (Rutan) lembaga antirasua itu. Langkah tersebut diperlukan menyikapi dugaan pungutan liar (Pungli) di rutan KPK yang jumlahnya mencapai sekitar Rp4 miliar. “KPK perlu melakukan perbaikan sistem, termasuk pengawasan di dalam rutan KPK,” kata Sahroni…

View On WordPress

Kapolda Banten, Irjen Rudy Hariyanto mengingatkan jajaran polisi Satlantas jangan melakukan Pungli terhadap warga mengurus surat kendaraan.

Pria Asal Magelang Lapor Ada Pungli di Lampu Merah Tlogosari

BNews–MAGELANG– Pria asal Magelang, Fajar Budi Sulistyanto (39) mengabarkan adanya pungutan liar (pungli) di sekitar lampu merah Tlogosari, Semarang. Korban ialah pamannya berinisial T (58), pengemudi mobil boks yang sedang melintas. “Saya dapat laporan dari paman saya, paman saya itu kan cuma seorang driver pengantar barang. Dia kan ikut UMKM itu kan mengantar barang ke daerah Semarang situ…

View On WordPress

Kepala Sekolah di Lebak Pungut Biaya Kepada Wali Murid

LEBAK – Wali murid di Sekolah Dasar Negeri 5 Mekarjaya, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak, Banten, mengeluhkan adanya sumbangan untuk perbaikan sekolah yang dibebani kepada wali murid. Heri, Kepala SD Negeri 5 Mekarjaya mengatakan, jika itu bukanlah pungutan, itu adalah iuran dan sudah ada kesepakatan dari pihak sekolah dengan pihak wali murid untuk memperbaiki sekolah. “Ini…

View On WordPress

Wali Kota Eri Persilahkan Warga Lapor ke Nomor WhatsApp Layanan Pengaduan Jika Temukan Pungli di Pemkot Surabaya

Wali Kota Eri Persilahkan Warga Lapor ke Nomor WhatsApp Layanan Pengaduan Jika Temukan Pungli di Pemkot Surabaya

iBenews.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan nomor resmi pengaduan warga apabila menemukan pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Nomor WhatsApp Layanan Pengaduan Integritas Pemerintah Kota Surabaya itu adalah 0811-311-57777. Makanya, warga diminta untuk melaporkan langsung ke nomor tersebut apabila menemukan pungli dalam pelayanan di di Kelurahan,…

View On WordPress

Masyarakat Keluhkan Dugaan Pungli dan Calo Nomor Antri di SPBU Ulapato

Masyarakat Keluhkan Dugaan Pungli dan Calo Nomor Antri di SPBU Ulapato #DugaanPungli #PungutanLiar #KeluhanWarga #Calo #NomorAntrian #SPBUUlapato

Hargo.co.id, GORONTALO – Masyarakat yang menjadi konsumen di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Ulapato mengeluhkan terkait praktik pungli dan calo nomor antrian yang diduga terjadi di SPBU tersebut. Informasi yang dihimpun Hargo.co.id dari sejumlah narasumber, dugaan praktek pungli dan calo nomor antrian ini sudah berlangsung cukup lama di SPBU tersebut. OL (32), salah seorang sopir…

View On WordPress

Kejaksaan Banyuwangi Minta Korban Pungli TORA Reforma Agraria Bumiharjo Lapor Polisi

Kejaksaan Banyuwangi Minta Korban Pungli TORA Reforma Agraria Bumiharjo Lapor Polisi

TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, Jawa Timur, minta warga korban dugaan pungli program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Reforma Agraria Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, untuk lapor polisi. Pernyataan tersebut disampaikan saat perwakilan korban dugaan pungli TORA Desa Bumiharjo, mendatangi kantor Kajari Banyuwangi, Kamis (8/12/2022). “Kami menyarankan agar…

View On WordPress

Miris! Masyarakat Curhat Pembuatan Dokumen Penduduk Dipatok Harga

Miris! Masyarakat Curhat Pembuatan Dokumen Penduduk Dipatok Harga

TANGERANGRAYA.NET, Tangsel – Salah seorang warga di Kelurahan Kedaung, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), berinisial DS (41) mengeluhkan adanya pungutan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga KK dan Akte Kelahiran. DS menyampaikan Awal mulanya, ia bertanya kepada salah satu Ketua Rukun Tetangga (RT), harus ke siapa dirinya bisa membuat KTP KK dan Akte Kelahiran untuk…

View On WordPress