Pensacola International Airport - PNS - Florida

Pembekalan Bagi Pegawai Negeri Sipil Menjelang Purna Tugas

Beritalidik ( Slawi ) Pemerintah Kabupaten Tegal menyelenggarakan  pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil menjelang purna tugas di gedung Dadali Komplek Pemkab Tegal, dengan pembukaan diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2023. Pembekalan  diikuti oleh PNS yang akan memasuki Purna Tugas TMT 1 Juli sampai dengan 1 Desmber 2023 sejumlah 150 orang terdiri dengan 112 orang dari Golongan IV, 33 orang dari…

View On WordPress

Peripheral Nervous System Anatomy

ko-fi

I finished this a day or two before the announcement but oh boy it was such a delight to hear this show would be back again. Hopefully with a few changes to characters/lines! sticker design? if popular enough, i'd love to do double sided charms with the scanty and kneesocks art I'm working on.

have me and @deathrayosunshineunshine 's demon bros being bitches.

Welp…- anyways! It’s 9/1! That means!! Happy birthday Hanabusa Kokoro!!! 💕💕💕💕🎉🎉🎉🎉 even if ichu is (presumed) long-dead, I will celebrate fav’s birthday forever!!

L O V E KO KO RO 💝💖😭😭😭🙏 HE WAS/IS EVERYTHING!

fandom wiki simulator

Impor Barang Pindahan: Memahami Konsep dan Tata Caranya

Tahun Ini, Pemkab Gorontalo Rekrut 49 PNS dan 366 PPPK

Hargo.co.id, GORONTALO – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan merekrut 460 aparatur yang terdiri dari 49 pegawai negeri sipil (PNS) dan 366 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Perekrutan aparatur pemerintah daerah ini berdasarkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) atas usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten…

View On WordPress

Mengejutkan! Kemendagri Beri Pernyataan 400 Ribu PNS Dinyatakan Miskin dan Berhak Terima Zakat

ERAINSPIRASI.COM, JAKARTA — Pernyataan mengejutkan dari Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, menurutnya dari 4,2 juta ASN (PNS dan PPPK) aktif, sebanyak 10 persen atau 400 ribu ASN masuk kategori miskin dan memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Dari 4,2 juta (ASN) kita harus memaklumi bahwa masih ada pegawai negeri (PNS) kita yang dianggap sebagai masyarakat berpenghasilan…

View On WordPress

Jaga Netralitas, Sekda Buleleng Tegaskan ASN Tetap Jalankan Tugas Secara Profesional

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Dalam menciptakan pemilu 2024 yang berjalan dengan lancar dan damai, aparatur sipil negara (ASN) sebagai pemersatu bangsa harus menjaga netralitas dan tetap menjalankan tugasnya secara professional. Hal itu tertuang dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan juga PP nomor 94 tahun 2021 serta diperkuat dengan SKB 4 Menteri. Oleh karena itu posisi ASN harus mengedepankan kepentingan negara dan pelayanan publik yang adil. Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di Radio Nuansa Giri FM, Selasa (23/1/2024) mengatakan dalam setiap perhelatan pemilu, ASN tidak boleh berafiliasi kepada partai politik maupun organisasi masyarakat dengan tujuan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Di Kabupaten Buleleng sendiri, tindakan pencegahan dilakukan dengan membentuk tim netralitas, membuat pakta integritas bagi seluruh pegawai sehingga netral secara administratif maupun testimoni. “Jadi khusus kalangan ASN kami berharap untuk tetap berada pada rel kereta yang sesuai regulasi dengan fungsinya melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta tampil mejadi ASN pemersatu bangsa dan negara,” ujarnya. Lebih lanjut Sekda Suyasa menjelaskan penekanan soal netralitas juga telah dilakukan melalui sosialisasi pada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak pegawai. Seperti apel krida pada hari jumat dan apel setda setiap minggu pertama awal bulan. Kemudian membuat saluran-saluran pengaduan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang akan ditindaklanjuti tim penilai kinerja. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memantau pergerakan pegawai. Netralitas ini merupakan suatu kewajiban bagi seluruh ASN, TNI/Polri, termasuk tenaga kontrak yang diberi upah oleh pemerintah dan tertuang dalam perjanjian di perangkat daerah masing-masing. Namun demikian, dalam konteks pemilu, Bawaslu yang nantinya akan menyatakan apakah seorang ASN terbukti melakukan pelanggaran. Sebelum tim penilai kinerja mengkategorikan jenis pelanggaran yang dilakukan sesuai denga PP 94 tahun 2021. “Saya berharap ini semua dipahami dan kita semua tetap berada pada posisi yang benar untuk tidak melanggar ketentuan pemilu. Ini sangat membantu negara menyelanggarakan pemilihan umum yang jurdil dan mengarah pada kesehteraan rakyat,” terangnya. Disisi lain, tindakan pencegahan pelanggaran netralitas ASN oleh Pemkab Buleleng diapresiasi Bawaslu Buleleng. Ketua Bawaslu Buleleng Kadek Carna Wirata yang juga hadir menjadi narasumber interaktif mengatakan pihaknya juga telah membuat Pokja pengawasan melibatkan lintas lembaga. Yakni Pemerintah Daerah melalui BKPSDM dan TNI/Polri. “BKPSDM beserta kawan-kawan TNI dan Polri ini semata-mata untuk melakukan pengawasan terkait politik praktis. Jadi kami berharap tim pokja ini lebih banyak melakukan upaya pencegahan  bagaimana kesehariannya dapat memberikan informasi kepada kawan-kawan di lingkungan kerjanya untuk tidak melakukan pelanggaran,” jelasnya. Dalam kegiatan pengawasan Bawaslu, ada beberapa peraturan yang diperhatikan selain Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Seperti Undang-undang ASN, PP nomor 94 tahun 2021, juga SE Menpan RB nomor 1 tahun 2023. “Ini adalah hal yang dapat mengatur kawan-kawan non ASN. Dengan semangat bahwa mereka mendapatkan imbalan dari APBN atau APBD sehingga mereka perlu diatur untuk menjaga netralitas. Dan mereka juga pada fungsinya melakukan pelayanan publik, ketika berafiliasi dengan salah satu peserta pemilu dikhawatirkan dapat mengurangi profesionalitas dalam memberikan pelayanan,” tutupnya.(bpn) Read the full article

Bisa Cepat Naik Pangkat, PNS Mau Ditempatkan di Wilayah 3T

PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) dijanjikan cepat naik pangkat jika bersedia ditempatkan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menegaskan itu adalah salah satu bentuk insentif bagi mereka yang akan bersaing dalam CPNS 2024. Nantinya, rincian lebih lanjut akan dituangkan dalam peraturan pemerintah…

View On WordPress

Peripheral Nervous System

-- abbreviated as PNS

-- includes all nervous system structures outside of the central nervous system

-- sends information to the central nervous system

-- carries out orders from the central nervous system

-- two divisions      -- sensory division      -- motor division

Semangat 'Korprikan Indonesia', ASN Tegak Lurus dan Berkontribusi Nyata

Pekalongannews, Jakarta  - Velodrome Rawamangun, Jakarta, hari ini menjadi saksi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Acara puncak yang digelar pada Kamis (29/11/2023) ini menampilkan pidato Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Dengan gaya khasnya, Zudan Arif Fakrulloh memulai sambutannya dengan bait pantun yang unik dan mengundang senyuman.

"Kayu api di rumah mama, Api dijaga sebagai pelita. Dirgahayu Korpri ke-52, majulah terus semakin sejahtera," ucapnya, disambut sorak riuh hadirin dengan seruan "Cakep!"

Dalam laporannya, Ketum Korpri Nasional menyampaikan keyakinannya bahwa Korpri, sebagai satu-satunya organisasi pegawai negeri di Indonesia, telah memberikan kontribusi nyata melalui empat program unggulan Korpri. Dengan tema HUT Korpri tahun ini, 'Korprikan Indonesia', Zudan berharap agar Korpri semakin menjadi kekuatan positif bagi masyarakat Indonesia.

Program pertama yang dijelaskan oleh Zudan adalah mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi. Korpri bekerja sama dengan Kementerian PANRB, BSSN, dan Arsip Nasional untuk mendorong penerapan digitalisasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

"Dengan semangat 'Korprikan Indonesia', 34 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 412 kabupaten/kota telah memulai langkah digitalisasi dengan menerapkan tanda tangan elektronik (TTE) atau digital signature," ungkap Zudan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa kabupaten/kota dan provinsi yang perlu meningkatkan implementasi TTE.

Program kedua yang diusung oleh Korpri adalah menguatkan ideologi dan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadikan mereka sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Dalam konteks ini, Zudan menegaskan pentingnya menghindari kelompok garis geras dan pemicu konflik dalam keberagaman. Menurutnya, Korpri adalah bagian integral dari negara yang harus tetap tegak lurus dan menjadi anak manis yang mendukung keutuhan bangsa.

Program ketiga Korpri fokus pada perlindungan karir dan bantuan hukum bagi ASN. Zudan menjelaskan bahwa Korpri berkomitmen untuk memberikan dukungan yang kuat terhadap ASN, termasuk bantuan hukum yang diperlukan.

Selain itu, program keempat menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan ASN, yang dianggap sebagai fondasi utama kelancaran berbagai program Korpri. Sebagai bagian dari perayaan HUT Korpri, Korpri Nasional sukses menggelar berbagai kegiatan, seperti seminar nasional dan kegiatan bakti sosial.

Zudan merinci beberapa kegiatan tersebut, termasuk kunjungan dan pemberian bantuan ke panti sosial, kunjungan ke panti wreda, bantuan air bersih, sunatan massal, donor darah, penyaluran bantuan sembako, penanganan stunting, hingga berbagai kegiatan lainnya yang melibatkan 111 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam momentum HUT Korpri, Museum Rekor Indonesia memberikan penghargaan Rekor MURI untuk dua kategori, yakni 'Donor Darah ASN Terbanyak' dan 'Turnamen e-Sport ASN dengan jumlah peserta terbanyak.' Zudan menyampaikan apresiasi atas prestasi tersebut, menegaskan bahwa Korpri terus berinovasi dan berkontribusi positif.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, menekankan bahwa ASN dituntut untuk memberikan dampak kerja yang nyata bagi rakyat Indonesia. Dengan fasilitas perkantoran dan kendaraan dinas yang memadai, Abdullah berharap para ASN memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Dengan fasilitas yang sudah memadai, kita sangat berharap Korpri terus menjaga kinerjanya dengan prima," ungkap Abdullah Azwar Anas. Untuk mendorong birokrasi yang lebih lincah, Abdullah Azwar Anas mengumumkan adanya penyederhanaan rumpun atau kualifikasi ASN.

Dengan konsep ini, PNS dengan jabatan fungsional dapat pindah lintas rumpun berdasarkan peraturan, tanpa perlu melibatkan proses yang rumit seperti pengisian daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK). "Kini teman-teman ASN bisa pindah lintas rumpun jika berprestasi," tutur Abdullah Azwar Anas, sambil mengungkapkan harapannya bahwa para ASN dapat mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kesejahteraannya dalam waktu yang tidak lama.

Sebagai penutup sambutannya, Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pemerintah akan mengatur lebih detail kesejahteraan para ASN dalam peraturan pemerintah. Harapan dan tantangan untuk masa depan tergambar jelas dalam setiap kata yang diungkapkan oleh kedua pemimpin Korpri dan MenPAN-RB ini, seiring dengan semangat 'Korprikan Indonesia' yang terus menggelora.