Banyak Warga Bali Butuh Bantuan Hukum, Hotman Paris: Kita Fokus untuk Rakyat Miskin

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - Pengacara terkenal dan kaya raya asal Sumatera Utara, Hotman Paris Hutapea menyebut Bali sebagai tempat pariwisata memiliki banyak masalah hukum. Namun, ada masyarakat yang tidak kuat membayar pengacara, sehingga membuat dirinya tergerak memberikan konsultasi hukum gratis di Bali. "Kami fokus membantu rakyat ekonomi lemah. Kalau orang kaya enggak masuk di sini, yang menyentuh hati Nurani itu, ya rakyat lemah," tegas Hotman, saat diwawancarai awak media, disela-sela pembukaan cabang Kopi Jhonny di Sunset Road, Jumat (8/9/2023). Ia menyatakan, warga Bali bisa secara terbuka berkonsultasi dengan tim Hotman tanpa syarat apapun, dalam program Hotman 911 bersama tim Erwin Siregar & Associates untuk di Bali, bagi masyarakat Bali yang membutuhkan bantuan dapat berkonsultasi melalui tim, di Ciungwanara IV No.23, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. "Jadi hari ini (8 September 2023, red) sekaligus meresmikan Kopi Jhonny di Bali, saya juga memberikan pelayanan hukum khusus untuk warga miskin, karena masih banyak warga (di Bali, red) ini ga bisa bayar pengacara jadi korban mafia hukum, untuk itu kami hadir bersama tim (Erwin Siregar & Associates, red)," jelasnya. Dalam program Hotman 911, ia dan tim selalu berpindah-pindah tempat ke seluruh Indonesia dalam menggelar jasa konsultasi hukum secara gratis, untuk di Bali tim Erwin Siregar & Associates secara khusus bisa melayani masyarakat. (aar/bpn) Read the full article

Selamat hari ulang Bhayangkara ke-76 tahun 2022. Hari Bhayangkara adalah hari ulang tahun Kepolisian Nasional Republik Indonesia atau Polri. Tema Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022 Kepolisian Republik Indonesia adalah "Polri Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh". #sahabatadvokat #bhayangkara #polri #mabespolri #hukumpidana #hukumperdata #belajarhukum #legal #melekhukum #sadarhukum #mahasiswa #mahasiswahukum #fakultashukum #hukumperdata #hukumpidana #law #universitas #sarjana #sarjanahukum #konsultasigratis #konsultasionline #konsultasihukum #information #hukumindonesia #anakhukum https://www.instagram.com/p/Cfd8ivchZJG/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Persoalan di masa pandemi covid-19 ini begitu kompleks. Berawal dari permasalahan kesehatan yang tidak kunjung usai, hingga berdampak ke masalah hukum yang kian meningkat. Angka KDRT beranjak naik, PHK massal, kredit macet, dan permasalahan hukum lain yang terjadi akibat dampak dari pandemi. Oleh karena itu, Justika berkolaborasi dengan para Advokat terpercaya meluncurkan Program Advokat Bantu Warga, layanan konsultasi hukum gratis via chat untuk warga yang terdampak pandemi covid-19. Kamu dan warga lain dapat menceritakan masalah hukum kamu melalui platform chat Justika dan akan langsung dijawab oleh Advokat berpengalaman. Konsultasi ini terbuka untuk seluruh bidang masalah hukum. Cukup akses justika.com/bantuwarga untuk mulai berkonsultasi. Kami berharap dengan diadakannya program Advokat Bantu Warga, dapat sedikit meringankan beban warga dalam menjalani kehidupan yang sulit di masa pandemi. Yuk, bantu minjus share konten ini agar semakin banyak warga yang terbantu! #advokatbantuwarga #justika #konsultasihukum #gratis #pandemi https://www.instagram.com/p/CVFXfNEPsTb/?utm_medium=tumblr

#Repost @lbh_bali (@get_repost) ・・・ Mari merapat di #NGOBROLINHUKUM YLBHI-LBH BALI Vol. 1 Sabtu, 28 Oktober 2017, 15.00 WITA-Selesai di Kulidan Kitchen | Space @kulidan.kitchen Sebelum membicarakan hukum, kita bersama-sama akan menyimak kumpulan film Jalan Remaja. Kumpulan film ini adalah karya anak-anak remaja dari berbagai komunitas di berbagai daerah. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan pemantik Ni Luh Gede Yastini (Komisioner KPPAD Provinsi Bali) dan Ni Kadek Vany Primaliraning (Pengacara Publik YLBHI-LBH Bali) Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, sebelumnya silakan RSVP melalui Narahubung: Candra (085 792 374 635) Yuk ngobrolin hukum, karena keadilan untuk semua! ------------- Temui juga kami di: Fan page: https://www.facebook.com/YLBHILBHBali/ Twitter: @lbh_bali Alamat kantor: Jalan Plawa No 57, Denpasar. Telepon: 0361 223 010 Waktu konsultasi langsung: Senin-Kamis, Pukul 09.00-15.00 WITA. Pengaduan online: lbhbali.or.id/index.php/pengaduan_online/ #justicematters #raihkeadilan #lbhbali #bali #repost #bantuanhukum #YLBHI #merawatingatan #hukum #kalabahu #bantuanhukumstruktural #advokat #pengacara #konsultasihukum #probono #humanrights #hakasasimanusia #sharingsession #putarfilm #childprotection #Repost

From @lbh_bali ・・・ YLBHI - LBH Bali mengucapkan Dirgahayu Provinsi Bali ke-59, pastikan akses bantuan hukum bagi masyarakat Bali yang miskin dan tertindas lewat segera disahkannya Peraturan Daerah Bantuan Hukum Provinsi Bali. Temui juga kami di: Fan page: http://bit.ly/2v7kf2T Twitter: @lbh_bali Alamat kantor: Jalan Plawa No 57, Denpasar. Telepon: 0361 223 010 Waktu konsultasi langsung: Senin-Kamis, Pukul 09.00-15.00 WITA. Pengaduan online: http://bit.ly/2u8ZnL5 #lbhbali #bali #repost #sanur #bantuanhukum #YLBHI #merawatingatan #hukum #kalabahu #bantuanhukumstruktural #advokat #pengacara #konsultasihukum #probono #sejarahbali #balibacabuku #penelitihukum #risethukum #perdabali #perdabankum http://bit.ly/2wLkBhg

Hukum Perseroan Terbatas Penulis: M. Yahya Harahap,S.H. Hal: 644 pages Penerbit: SINAR GRAFIKA Ukuran: 15,5 x 23, HVS 60 gr, cover ac 230 gr Cetakan: ke 7 tahun 2019 ISBN: 978-979-007-267-1 Original Harga Rp236.000 diskon 20% Rp188.800 Sinopsis Buku ini berisikan uraian yang berimbang secara argumentatif dan proporsional antara teori dan praktik tentang ruang lingkup aspek hukum Perseroan Terbatas dan memuat contoh kasus yurisprudensi yang penting dalam perseroan terbatas. #hukumperseroanterbatas #perseroanterbatas #hukum #advokat #hukumindonesia #law #lawyer #pengacara #advokatindonesia #hukumperseroan #hukumpt #pengacarajakarta #lawyerslife #indonesianlaw #lawyerjakarta #konsultasi #konsultasihukum #hukumproperti #property #quotes #instalaw #quoteoftheday #advokatjakarta #startup #startupindonesia #pengacaraindonesia #hukumperdata #hukumkepailitan #hukumperusahaan #hukumpidana https://www.instagram.com/p/CC5HyPApldx/?igshid=1x4tqufl2r2bn

Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis •Penerbit: Rajawali Pers Penulis: AUGUSTINUS SIMANJUNTAK ISBN: 978-602-425-254-0 Halaman: 242 Ukuran: 15.5 x 23 cm Cetakan: 2019 Original Harga Rp93.000 diskon 20% Rp79.050 Sinopsis Hukum bisnis merupakan aturan yang berlaku bagi para pelaku usaha, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang apabila dilanggar maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi (hukuman), atau tuntutan ganti rugi, atau denda, atau pembatalan suatu perjanjian. Pembahasan materi-materi hukum bisnis senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan para pebisnis, atau calon-calon pebisnis maupun masyarakat pada umumnya. Isi buku ini bukan saja mengolah atau membahasakan undang-undang menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami, tetapi juga berangkat dari konsep dasar atau pencerahan mengenai filosofi hukum dan bisnis, paradigma berbisnis serta pola pembahasan hukum yang terintegrasi dengan praktik bisnis. #hukumbisnis #hukum #hukumindonesia #hukumperdata #belajarhukum #hukumpidana #bantuanhukum #anakhukum #konsultanhukum #advokat #pengacara #melekhukum #konsultasihukum #hukumtatanegara #hukuman #mahasiswahukum #bisnis #fakultashukum #perdata #pidana #lawyer #law #hukumonline #ilmuhukum #sarjanahukum #hukuminternasional #tindakpidana #literasihukum #klinikhukum #klinikhukumonline https://www.instagram.com/p/CCC0V2FJI-T/?igshid=1l7r9106ozov7

Materi PKPA Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat Penulis: Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., CLA. Penerbit: Setara Press ISBN. : 978-602-16344-63-2 Tahun: 2019 Ukuran: 15,5 x 23 cm Halaman: xii + 248 hlm Original Harga: Rp84.000 diskon 20% Rp67.200 Sinopsis Buku ini lebih fokus pada pembahasan pendidikan khusus profesi advokat dan ujian profesi advokat. Buku ini sangat cocok bagi siapa pun yang ingin mengetahui tentang pendidikan dan ujian profesi khusus advokat, khususnya bagi mereka yang menempuh studi hukum yang fokus profesi advokat. #advokat #lawyer #pengacara #hukum #advokatmuda #advokatindonesia #pengacaraindonesia #peradi #law #pengacaramuda #advocate #lawfirm #lawyerindonesia #lawyers #konsultasihukum #lawyerlife #legal #mediasi #pengacaraperceraian #pengacaramudaindonesia #lawoffice #konsultanhukum #pengacarasurabaya #bantuanhukum #pengacaraperusahaan #pengacaramojokerto #kantorhukum #pengacaraperdata #attorney #indostar_bookstore https://www.instagram.com/p/B_Mx97qBzRP/?igshid=1ncsjuhy2t3mk

Tindak Pidana Perdagangan Orang Penulis: Paul Sinlaeloe Penerbit: Setara Press Tahun: 2017 Ukuran: 14 cm x 21 cm Halaman: xvi + 238 ISBN: 978-602-1642-95-5 Original Harga Rp77.000 diskon 20% Rp61.600 Sinopsis: Buku ini memberikan gambaran bagaimana kompleksitas praktik kejahatan ini serta upaya pemberantasan perdagangan orang dilaksanakan di Indonesia. Kompleksitas tersebut dijabarkan oleh penulis dengan menunjukkan variasi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan perdagangan seringkali tidak bekerja sendirian. Para pelaku bahkan bekerjasama dengan oknum pemerintah demi memperlancar praktiknya. Oleh karenanya, tidak heran bila kejahatan perdagangan orang juga melibatkan jenis-jenis kejatahatan lainnya. Seperti korupsi, pemalsuan, dan penipuan. #jasahukum #bantuanhukum #advokatindonesia #konsultanhukum #lawyer #hukumindonesia #konsultasihukum #perceraian #fakultashukum #hukum #pidana #mahasiswahukum #ilmuhukum #lawyermuda #advokatonline #ahlihukum #pengacaraonline #sarjanahukum #layananhukum #pidanaperdaganganorang #pengadilan #caripengacara #jasalawyer #indostar_bookstore #pengacarahandal #permohonantalak #lawyerindonesia #perkawinan #hukumpidana #pengacaramurah https://www.instagram.com/p/B-6syAzh4cT/?igshid=1i9uy18jru9co

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain :ㅤㅤㅤㅤㅤ

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlakuㅤㅤㅤㅤㅤ

Khusus untuk pengajuan perceraian bagi yang beragama Kristen, cara dan syarat mengurus perceraiannya diajukan ke pengadilan negeri, sedangkan untuk pembuatan akte cerainya di catatan sipil.

Persiapkan dokumen

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. Kutipan Akta Perkawinan (Akta Nikah)

3. Akta Kelahiran Anak (Jika sudah memiliki anak)

4. Kartu Keluarga (KK)

5. Surat Gugatan Cerai

"siapapun yang terhibur dengan buku-buku, kebahagiaan tak akan sirna dari dirinya." - Alin bin Abi Thalib

Hari buku Nasional 17 Mei kemarin sangat penting bagi kita semua. Minat baca bangsa kita yang kalah dengan ponsel pintar saat ini menjadi masalah baru.

Firma Hukum Hammurabi menganggap buku adalah hal penting dalam melayani masyarakat di bidang hukum. Achmad Maulana Robitoh, Research & Development Firma Hukum Hammurabi mengatakan bahwa sampai saat ini Hammurabi selalu menambah koleksi bukunya karena kasus hukum selalu dinamis dengan berbagai macam variabel yang terus bertambah.

"Praktisi hukum seperti Hammurabi, jika menangani suatu kasus pasti secara integral dari memulai dari semua perundangan hingga peraturan di bawahnya secara runtut jadi peran buku sangat penting." Jelas Achmad Maulana Robitoh.

Melek hukum, paham hukum akan mudah didapatkan jika masyarakat mempunyai minat baca yang tinggi karena negara Indonesia adalah negara hukum.

Firma Hukum Hammurabi mempunyai harapan agar masyarakat ke depan melalui buku dapat mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara di depan Hukum karena semua kehidupan selalu ada aspek hukumnya. Jadi jika membutuhkan pendampingan hukum terbaik adalah Firma Hukum Hammurabi

#hukum #firmahukum #firmahammurabi #lawyer #advokat #pengacara #bantuanhukum #pendampinganhukum #konsultasihukum#legal #haribukunasional #haribuku

Dasar-dasar Pengetahuan Ilmu Hukum Penulis: Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum. dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, S.H., M.H. Penerbit: Sinar Grafika ISBN: 978-979-007-891-8 Tebal: 256 hlm Ukuran: 15,5 x 23 cm Tahun: cet. ke 1 tahun 2019 Original Harga Rp83.000 diskon 10% Rp74.700 Sinopsis Buku ini memuat materi pengetahuan dasar tentang Ilmu Hukum. Materi yang disajikan dalam buku ini sangat dibutuhkan bagi para mahasiswa yang giat menuntut ilmu di Fakultas Hukum dan juga dapat menjadi bahan tambahan referensi bagi teoretisi dan praktisi hukum. Untuk itulah maka penyusunan buku ini Iebih disesuaikan dengan silabus dan materi perkuliahan bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Pengantar Ilmu Hukum. Namun demikian susbtansi yangdisajikan dalam buku ini dari Bab l s.d. Bab 11 semuanya dapat bermanfaat bagi para akademisi maupun praktisi hukum yang ingin menambah referensi dalam mendukung tugas profesional dalam bidang Iayanan hukum, untuk itu tidak berlebihan bila penulis juga menawarkan agar berkenan menjadikan buku ini sebagai salah satu bahan referensi. #dasarilmuhukum #ilmuhukum #bukuhukum #bukuilmuhukum #pengetahuanilmuhukum #sinargrafika #mahasiswahukum #hukumindonesia #fakultashukum #sarjanahukum #belajarhukum #advokatindonesia #notaris #pengacara #advokat #pengacaraindonesia #melekhukum #hukumperdata #advokatmuda #bantuanhukum #ahlihukum #konsultasihukum #layananhukum #hukumpidana #konsultanhukum #kuliahhukum #hakim #notarisppat #hukumtatanegara #jaksa https://www.instagram.com/p/CC5INRLJWWc/?igshid=f8m8ndmzz022

Hukum Pidana Indonesia Penulis : Andi Hamzah Penerbit : Sinar Grafika ISBN : 978-979-077-744-7 Halaman : 476 hlm Ukuran : 15,5 x 23 cm Tahun : cet. ke 2 tahun 2019 Original Harga Rp142.000 diskon 15% Rp120.700 Sinopsis Buku ini menguraikan secara komprehensif tentang hukum pidana meliputi pengertian, tempat dan sifat, pembagiannya, sejarahnya, tujuan dan teorinya, ruang lingkup kekuatan berlakunya, interpretasi undang-undang pidana, perbuatan dan rumusan delik, kesalahan dalam arti luas dan melawan hukum, dasar peniadaan pidana, dasar peniadaan penuntutan. #gugatanhartabersama #pengacarapurwakarta #lawyer #cerai #lawyerindonesia #pengacaraterjangkau #jasapengacara #advokatmuda #pengacarakeluarga #pengacarajakartautara #jasapengacaramurah #infopengacara #hakasuhanak #pengacaramurah #perkaranarkoba #pengacarapidana #peradi #bantuanhukum #pengadilan #indonesia #law #lawfirm #sengketa #konsultasihukumgratis #posbakum #konsultasihukum #penasihathukum #advocate #legal #hukumpidanaindonesia https://www.instagram.com/p/CBOYpr8BVPg/?igshid=hwew30653mxp

Sanksi Hukum Untuk Pemerintah Bila Membiarkan Jalan Rusak

Jalan Berlubang di dekat Tugu Adipura Mojosari tepatnya Jl Hayam Wuruk depan Taman Lalu Lintas berlubang sangat dalam dan sempat diulas di Grup Sosial Info Seputar Mojosari.

Saat ini lubang itu sudah diperiksa pihak terkait. Setelah diperiksa kembali diberi tiang dari ranting pohon dan tas plastik sebagai penanda ini jalan berlubang dan bahaya.

Jalan Hayam Wuruk merupakan Jalan Nasional dengan Presiden sebagai penanggungjawab melalui Menteri PUPR, Dirjen Bina Marga dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII - Surabaya.

Keberadaan jalan yang rusak adalah masalah besar karena menyangkut keselamatan warga negara. Sampai sekarang masalah ini tidak dianggap besar karena belum ada permasalahan jalan rusak, korban menuntut pemerintah sampai ke pengadilan.

Bagaimana Hak warga untuk keselamatannya di jalan yang rusak?

Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 24 ayat (2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Pasal 24:

1. Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. 2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan sesuai wewenangnya. Pasal 273 yang menjelaskan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta.

Kemudian kalau sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta.

Pasal 273:

1. Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan Kendaraan dan / atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). 4. Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bagaimana? Apakah UU No. 22 Tahun 2009 sudah diterapkan dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan Anda?

Salam Keadilan

#firmahukum #hammurabi #firmahammurabi #lawyer #pengacara #advokat #bantuanhukum #pendampinghukum #pendampinganhukum #hukum#keadilan #sadarhukum #konsultanhukum #konsultasihukum #jalanrusak #kecelakaan #lalulintas #hakwarganegara

Iklim Investasi dan Pungli Aparat Negara

Investasi VIetnam maju saat ini dan menempel ketat Indonesia dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif. Padahal tidak demikian 10 tahun yang lalu. Vietnam kesulitan menampilkan iklim investasi dalam negaranya karena pungutan liar yang dilalakukan oknum aparatnya.

Dengan perbaikan besar-besaran serta pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia menjadikan banyak perubahan. Kualitas SDM yang dibangun salah satunya adalah sektor hukum. Kesadaran hukum masyarakat di sana dibangun dengan baik.

Pungutan liar akan muncul ketika ada penyimpangan terhadap aturan perundangan disebabkan ketidaktahuan. Semisal, suatu pabrik memiliki limbah yang seharusnya dikelola masih menunggu proses dengan pihak ketiga. Dan ada oknum aparat yang melakukan razia. Pemilik dan pekerja pabrik panik karena baru tahu aturan tersebut. Karena panik, tidak berpikir panjang aparat apa yang melakukan razia. Limbah adalah urusan Lingkungan Hidup bukan aparat lainnya, jika yang melakukan razia adalah aparat lainnya tanpa koordinasi gabungan berarti jelas-jelas pungutan liar.

Inilah yang dikikis oleh Vietnam. Pembelajaran masyarakat agar sadar hukum karena setiap aspek kehidupan selalu berkaitan dengan hukum. Kita di Indonesia, lebih maju daripada Vietnam. Sadar hukum harus terus menerus dibangun.

Iklim investasi kian semakin bagus dan kondusif dengan sadar hukum. Jelas pungutan liar di Indonesia tidak akan ada.

Semisal jika tentang Limbah tadi, Masyarakat Indonesia sudah sadar bahwa kita sudah ada sistem penegakan hukum satu atap yang dikenal dengan one roof enforcement system (Ores). Secara umum pun sudah dikenal integrated criminal justice system (penegakan hukum pidana terpadu). Karena itu, penegakan hukum lingkungan terpadu antara penyidik PPNS, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri Negara Lingkungan Hidup merupakan upaya sungguh-sungguh agar penegakan hukum lingkungan efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan Pasal 95 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Jadi tidak akan panik jika hanya satu lembaga saja yang melakukan razia karena jelas tidak resmi.

Hal yang sama juga di urusan lain seperti tenaga kerja, Surat Ijin Operasional tenaga kerja, Surat ijin kelayakan alat dan lainnya yang menyangkut kompetensi juga mempunyai penegakan hukum pidana terpadu. Dari Dinas Tenaga Kerja baik kabupaten/kota dan provinsi, kepolisan dan Kementerian. Jika razia dilakukan oleh satu lembaga saja tanpa koordinasi tidak perlu panik lakukan koordinasi yang baik.

Kesimpulannya adalah jangan sampai terjadi pelanggaran hukum untuk menghindari pungutan liar. Jika anda tidak paham tentang aturan perundangan dalam industri, lakukan koordinasi dengan pengacara anda atau beberapa lembaga terkait dalam penegakan hukum pidana terpadu tadi sesuai ruang lingkup masalah. Pastikan Pungutan Liar tidak ada di Indonesia

Salam Keadilan

#firmahukum #hammurabi #firmahammurabi #lawyer #pengacara #advokat #bantuanhukum #pendampinghukum #pendampinganhukum #hukum #keadilan #sadarhukum #konsultanhukum #konsultasihukum #bebaspungli #pungli #investasi

Firma Hammurabi di Hari Purbakala ke-106

Ini adalah Arca di pusat kota Mojosari Kab Mojokerto.

Nampak tidak berharga. Tetapi ini adalah peninggalan budaya dengan kebesaran sejarah kita. Pemerintah masih belum mampu mendata dan merawat. DIbutuhkan kesadaran masyarakat untuk kelestarian benda ini.

Untuk kolektor, harganya tidak terhingga. Maraknya kasus pencurian benda bersejarah yang terjadi di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya pengaturan hukum mengenai pencurian benda bersejarah di Indonesia

Negara sudah membentengi hal ini dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dengan ancaman pidana yang berat.

Masalah utama adalah Negara belum mampu membuat polisi khusus yang melakukan patroli rutin di benda-benda bersejarah. Benda-benda ini letaknya tersebar luas karena nenek moyang kita sudah maju peradabannya.

Masalah lain adalah pemerintah daerah juga belum dapat mendata di mana saja benda-benda bersejarah ini.

Walaupun begitu kita tetap tidak boleh mengambil benda bersejarah yang sepertinya tak bertuan ini karena ancaman pidananya sebagaimana di UU No 11 tahun 2010 pasal 101 sampai dengan pasal 108 yang mencantumkan ancaman penjara dengan denda miliaran rupiah.

Tetap taat hukum. Salam keadilan Selamat Hari Purbakala ke-106

#firmahukum #hammurabi #firmahammurabi #lawyer #pengacara #advokat #bantuanhukum #pendampinghukum #pendampinganhukum #hukum #keadilan #sadarhukum #konsultanhukum #konsultasihukum #purbakala #haripurbakala #heritage #warisanbudaya