KPK Bongkar Korupsi di PTPN XI, Eks Direktur Jadi Tersangka Mark Up Pembelian Lahan Tebu Rp30 Miliar

Jakarta, EDITOR.ID,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktek dugaan korupsi sejumlah petinggi PT Perkebunan Negara (PTPN) dalam tindak pidana korupsi mark up pengadaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Jawa Timur pada 2016. Dalam kasus tersebut, mantan Direktur PT Perkebunan Negara (PTPN) XI Mochamad Cholidi ditetapkan sebagai tersangka. Selain Cholidi, KPK juga menetapkan Kepala Divisi…

View On WordPress

KPK RI Sinergi dengan Pemkab Jembrana Upaya Pencegahan Korupsi

BALIPORTALNEWS.COM, JEMBRANA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas V.2 Direktorat Kordinasi dan Supervisi Wilayah V datangi Pemkab Jembrana. Kedatanganya tersebut untuk melaksanakan Rapat Pemantauan dan Evaluasi Progres Tematik Penertiban Aset, Optimalisasi Pendapatan (Pajak), MCP dan SPI Pemkab Jembrana Periode Triwulan III 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Jimbarwana, Rabu (11/10/2023). Rapat dibuka langsung oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba didampingi Sekda Jembrana, I Made Budiasa dan diikuti staf ahli serta pimpinan perangkat daerah Pemkab Jembrana. Dalam sambutannya Bupati Tamba menyampaikan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Salah satu upaya pencegahanya yaitu dengan adanya MCP Korsupgah KPK RI yang merupakan salah satu bentuk trobosan KPK RI dalam pemberantasan korupsi terintegrasi dengan sistem pelaporan melalui aplikasi MCP Kasupgah. "Melalui aplikasi MCP Korsupgah Kabupaten Jembrana dapat memetakan, baik dari sisi perbaikan tata kelola kepemerintahan maupun juga penyelamatan keuangan dan aset daerah, aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen resiko korupsi berdasarkansektor wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi," ungkapnya. Lebih Lanjut ia mengatakan pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka pelaksanaan pemberantasan korupsi terintegrasi sudah dalam katagori baik. "Dari pelaporan aksi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Triwulan lll Tahun 2023 di Pemerintahan Kabupaten Jembrana yang telah diverifikasi oleh KPK per tanggal 2 Oktober 2023 Pemerintah Kabupaten Jembrana memperoleh nilai di angka 79,30%," ungkap Bupati Tamba. Bupati Tamba berharap rapat pemantauan dan evaluasi program kordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi wilayah Bali di Kabupaten Jembrana ini dapat menjadi acuan dalam upaya membangun Kabupaten Jembrana yang lebih baik dimasa yang akan datang. "Saya harap apa yang menjadi catatan hasil lapangan di Kabupaten Jembrana dapat diketahui secara luas oleh perangkat daerah jembrana dan memperoleh tindak lanjut yang positif dari perangkat daerah," harapnya. Sementara itu Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V, Nurul Ichsan Alhuda mengatakan Rapat Koordinasi yang dilakukan merupakan kegiatan penting dalam upaya untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan Pemerintah Daerah. "Tujuan Rapat Pemantauan dan evalusai ini adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progres tindak lanjut diantaranya Penertiban Aset (sertifikat, Penyelesaian Sengketa, Pengamanan, P3D, PSU), Penagihan Piutang Pajak dan Optimalisasi Pajak Daerah, Progres PBJ, Pengawasan Apip, Hasil MCP dan SPI 2022 serta Progres MCP dan SPI hingga Triwulan III-2023," pungkasnya.(ang/bpn) Read the full article

Wamenkumham Eddy Hiariej Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Kasus Korupsi

Wamenkumham Eddy Hiariej Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Kasus Korupsi #Wamenkumham #EddyHiariej #KPK

Hargo.co.id, JAKARTA – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/7/2023). Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan alasan KPK mendatangkan Eddy Hiariej, karena untuk dimintai keterangan mengenai dugaan penerimaan gratifikasi Rp 7 Miliar yang dilaporkan oleh Indonesia Police Watch…

View On WordPress

Dalam video ini saya méngulas dugaan konspirasi politik dan atau kejahatan politik atas tidak lulusnya 75 pegawai KPK sebagai ASN dan juga "dinonaktifkan" sebagai pegawai KPK. Meskipun ulasan ini tertutupi dengan kasus agresi militer Israel, namun kita tetap perlu fokus menyelamatkan KPK. Selain itu, saya juga mengulas langkah-langkah hukum yang harus ditempuh untuk menyelamatkan ke-75 orang tersebut. Bahkan Presiden harus menjadi orang terdepan dalam menyelamatkan KPK dan memerintahkan SK yang diterbitkan untuk ditinjau ulang dan dicabut, agar publik tenang dan kepepihakan penguasa. Selengkapnya ikuti ulasannya di tautan terpercaya ini: https://www.youtube.com/watch?v=FyASihoVNxo&t=603s #75pegawaiKPK #75pegawaiKPKtidaklulus #75pegawaiKPKASN #kejahantanpolitik #konspirasipolitik #pembunuhanKPK #pelemahanKPK #KPKdigergaji #KPK #KomisiPemberantasanKorupsi #ahmadsofian #ulaskasus #tindakpidana #hukumpidana #tindakpidanakorupsi #SKKPK #kejahatanmembunuhkpk #ekstraordinarycrime #pegawaiKPK #kejahatanluarbiasa #ketuaPKP #ASN #TWK #testwawasankebangsaan #firlibahuri #firlibahuridilaporkan https://www.instagram.com/p/CPDfjkHnS2u/?utm_medium=tumblr

Awasi Penyaluran Dana Bansos, KPK Luncurkan Aplikasi JAGA Bansos http://www.pustakalewi.com/?mod=berita&id=38929 #aplikasi #bansos #dana #danabansos #kpk #komisipemberantasankorupsi #aplikasijagabansos #pustakalewi #liputan #news #berita #info #liputankerja #liputankhusus #newsviral #newsinfo #newspaper #beritaViral #beritaterkini #beritacovid19 #informasi #infoviral #viral #2020 https://www.instagram.com/p/CBxQdzfFQcT/?igshid=1wi56l1ckeznv

Tingkatkan Pendapatan Daerah : Gubernur, Gandeng KPK Untuk Antisipasi “Penggenangan” # Metrobanten, Banten – Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah, Pemprov Banten kini menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendongkrak pendapatan salah satunya melalui pajak. Peningkatan pendapatan daerah juga menjadi salah satu masukan Badan Anggaran (Banang) DPRD Banten dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang pada Rabu (10/7/2019). # “Kan sekarang KPK membantu untuk menaikkan pendapatan. Badan Pendapatan kan mulai keliling-keliling tuh, dengar belum? Mereka nyatetin wartawan punya motor apa nggak, punya mobil apa nggak, udah bayar apa belum,” ujar Gubernur seraya berseloroh. # Peran KPK, lanjut Gubernur, dengan membantu saran dan masukan aksi-aksi yang dapat dilakukan Pemprov guna meminimalisir terjadinya ‘penggenangan-penggenangan’ dana, mengefektifkan dan memaksimalkan serapan anggaran dan menarik potensi-potensi lainnya. # Baca selengkapnya di https://metrobanten.co.id # Facebook : MetroBanten.co.id Twitter: metrobanten2 Instagram : metrobanten Youtube : Metro Banten # Baitul Kahfi Perpustakaan Islam Online : https://baitulkahfi.online/ Baja Ringan Tangerang : https://bajaringantangerang.com Teh herbal hiperhidrosis keringat berlebih : https://tokopedia.com/baitulkahfi/ Terapi Mesin Ionto Hyperhidrosis : https://indonesia-hyperhidrosis-center.com Sewa Laptop Tangerang : https://maximo-sinergy.com Pendaftaran IndiHome Tangerang : https://pendaftaran-indihome.com Galeri Foto Hewan : https://opayaza.my.id # #tingkatkanpendapatandaerah #pendapatandaerah #gubernur #gubernurbanten #wh #wahidin #wahidinhalim #gandengkpk #kpk #komisipemberantasankorupsi #antisipasipenggenangan #penggenangan #metrobanten #metrobantencoid #banten https://www.instagram.com/p/BzyxLGGF8uF/?igshid=sfkc3hzes12y

KPK Ingatkan Kepala Daerah agar Tak Ada Aset yang Hilang

Inanews – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengingatkan pemerintah daerah untuk transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat dalam rangka optimalisasi percepatan dan penertiban aset daerah, di Kantor Gubernur Kalbar. "Kami (KPK) membantu seluruh kepala daerah (bupati dan gubernur) untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan membantu manajemen aset agar dikelola dengan baik," kata Basaria. Dia juga meminta kepala daerah untuk bisa berkoordinasi dengan tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) yang dibentuk KPK. "Kami meminta agar daerah memperhatikan aset-aset yang dimilikinya. Dengan begitu tidak ada aset yang hilang tanpa kejelasan," pintanya. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan, dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dia berkeinginan, masyarakat bisa mengetahui berapa kas daerah yang dikelola pemerintah daerah. "Kalau bisa, setiap menit, setiap detik, masyarakat bisa mengakses, kemudian semua unit pelayanan itu sudah online dan terintegrasi. Nah ini akan kami bangun, saya yakin tahun ini akan selesai," ucapnya. Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan, pihaknya siap untuk berkerja sama dengan tim Korsupgah KPK dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. "Masyarakat harus bisa mengakses berbagai informasi, termasuk pemasukan pengelolaan keuangan daerah," ucapnya. Perkembangan saat ini yang begitu maju dan modern, lanjut dia, mengharuskan kepala daerah melakukan inovasi dalam roda pemerintahan dengan melakukan pemerintahan berbasis teknologi informasi. "Ke depan, kami akan membuat sistem online agar masyarakat bisa mengaksesnya. Kami akan mewujudkan transparansi anggaran dan masyarakat bisa ikut mengawasinya," ungkapnya. Read the full article

Didukung Eks Pimpinan, KPK Harap Pelaku Teror Terungkap

 Liputanviral - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pelaku teror terhadap dua pimpinannya, yakni Agus Rahardjo dan Laode, terungkap. Senada, eks pimpinan lembaga anti-rasuah tersebut juga minta Presiden Jokowi turun tangan mengusut teror tersebut. Read the full article

Gandeng KPK, Kanwil DJP Bali Wujudkan Pegawai dan Wajib Pajak Berintegritas

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) bersama Wilayah Bebas dari Korupsi (KPK) mengadakan kegiatan Sosialisasi Internalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Berintegritas, Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi kepada wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Bali yang berlangsung pada 30-31 Mei 2023. Kegiatan yang diadakan secara luring dan daring ini, dilaksanakan di tiga tempat dan pada sesi yang berbeda, yaitu Aula Kanwil DJP Bali, Aula Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara, dan Aula KPP Pratama Tabanan. Acara sosialisasi sesi pertama sekaligus pembuka kegiatan ini diadakan di Aula Kanwil DJP Bali. Kegiatan ini dihadiri oleh 70 wajib pajak (WP) secara luring dan 856 WP secara daring di kanal Youtube Kanwil DJP Bali. WP yang hadir ini merupakan WP yang terdaftar di KPP Madya Denpasar, KPP Pratama Denpasar Timur, dan KPP Pratama Denpasar Barat. Kepala Kanwil DJP Bali, Nurbaeti Munawaroh dalam sambutannya mengatakan, jika mendapatkan pelayanan yang baik di KPP, kemudian bapak/ibu ingin membawakan sesuatu sebagai bentuk ucapan terima kasih, jangan dilakukan. Karena itu (pelayanan yang baik, red) sudah keharusan dan kewajiban DJP Bali. “Pengendalian gratifikasi yang ada di lingkungan Kanwil DJP Bali sudah demikian kita lakukan, karena seluruh pegawai di lingkungan Kanwil DJP Bali berusaha menjaga, kita jangan sampai terjebak di tindak pidana korupsi,” ujar Nurbaeti. Nurbaeti juga menyampaikan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan yang berintegritas itu sederhananya adalah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yaitu tidak kurang dan tidak lebih. Acara dilanjutkan dengan deklarasi komitmen anti korupsi oleh Kepala Kanwil DJP Bali bersama dengan pejabat eselon III di lingkungan Kanwil DJP Bali. Selanjutnya Kepala Kanwil DJP Bali bersama dengan Kepala KPP Madya Denpasar, Kepala KPP Pratama Denpasar Timur, dan Kepala KPP Pratama Denpasar Barat serta wajib pajak yang hadir secara luring melakukan penandatangan komitmen bersama pemenuhan kewajiban perpajakan berintegritas, antikorupsi, dan antigratifikasi. KPK yang diwakili oleh Alfiana Rachmawati dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi dalam paparannya menyampaikan, bahwa pihaknya memiliki tugas untuk menjalankan strategi pendidikan dalam mengampanyekan anti korupsi. Strategi ini dilakukan dengan empat cara yaitu sosialisasi dan kampanye antikorupsi, jejaring pendidikan antikorupsi, peran serta masyarakat dan diklat antikorupsi. ”Kami mengajak bapak/ibu semua, yuk sama-sama kita bangun integritasnya, kita terapkan integritas dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya kami di KPK, atau teman-teman di Kanwil DJP Bali, atau teman-teman yang di pemerintahan, tapi juga bapak ibu sebagai wajib pajak perlu punya yang namanya integritas, tidak hanya integritas kepada teman-teman di DJP, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari karena itu penting dan perlu,” ujar Alfiana. Setelah paparan dari KPK, acara dilanjutkan dengan tanya jawab. Acara ditutup dengan foto bersama dan permohonan dukungan untuk Kanwil DJP Bali, KPP Madya Denpasar, KPP Pratama Denpasar Timur, dan KPP Pratama Denpasar Barat dari wajib pajak dalam rangka mewujudkan kantor dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara sesi II diadakan di Aula KPP Pratama Badung Utara pada 30 Mei 2023 pukul 14.00 WITA yang diikuti oleh WP secara luring sebanyak 45 WP dan daring sebanyak 1.007 WP yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara, KPP Pratama Badung Selatan, dan KPP Pratama Gianyar. Sedangkan acara sesi III diadakan di Aula KPP Pratama Tabanan pada 31 Mei 2023 yang diikuti oleh WP secara luring sebanyak 35 WP dan daring sebanyak 855 WP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan dan KPP Pratama Singaraja. Nurbaeti menambahkan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan public campaign pembangunan WBK/WBBM di lingkungan Kanwil DJP Bali, selaras dengan komitmen seluruh unit DJP di lingkungan Kanwil DJP Bali untuk berintegritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai DJP kepada seluruh WP. Selain itu, untuk mewujudkan good governance, bukan hanya pegawai yang harus berintegritas, diperlukan pula Wajib Pajak yang berintegritas. Wajib Pajak diharapkan melaksanakan kewajiban sesuai undang-undang dan tidak memberikan/menawarkan apapun sebagai bentuk gratifikasi kepada pegawai DJP.(tis/bpn) Read the full article

Dengan jumlah saksi dan rekaman CCTV sebanyak itu, masih belum bisakah @polisi_indonesia segera menangkap pelaku penyerangan kepada saudara kita Novel Baswedan? Bisakah kami masih berharap terhadap titik terang dari kasus ini? Siapakah otak dan para pelakunya? #TanyaKenapa #200HariNovelDiserang #KitaBersamaNovel #KamiBersamaNovel #SaveNovelBaswedan #SaveKPK #NovelBaswedan #KomisiPemberantasanKorupsi Sumber berita : @detikcom (di Jakarta, Indonesia)

TIMES Indonesia Kontribusinya terhadap KPK RI tak ada yang mereragukannya. Ia pernah dijuluki "Raja OTT" oleh Ketua KPK RI, Firli Bahuri tahun 2018 lalu. Saat itu Firli Bahuri masih di Deputi Penindakan KPK RI. Pada 2018, lembaga antirasuah itu telah melakukan 29 OTT. Harun Al Rasyid memimpin sekitar 12 OTT. Pada detik-detik dinyatakan tak lulus TWK pun, ia sempat memimpin penangkapan terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat pada 10 Mei 2021. OTT tersebut buah kerja sama dengan Bareskrim Polri. klik selengkapnya di bio!!! #OTT #kpkupdates #kpkchallenge #kpkri #kpk247 #jokowi #jatim #bupati #komisipemberantasankorupsi #jokowipresiden #presidenjokowi #updatekpk #infokpk (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CQA5Ol-nxKX/?utm_medium=tumblr

Sowan lagi.. #kpk #komisipemberantasankorupsi #merahputih (at Gedung Merah Putih KPK)

DIBUKA SAYEMBARA BACA PUISI ONLINE #sayembarapuisimenolakkorupsi di #puisimenolakkorupsi #puisimenolakkorupsi53 .

SILAHKAN IKUT BERAMAI-RAMAI SAYEMBARA INI BERHADIAH JUTAAN RUPIAH LHO. Sebenarnya ada juga tambahannya untuk hadiahnya. Yaitu jodoh, kalau ternyata kesulitan menyediakan pihak panitia @attax.movement.crew bersedia untuk dijadikan #jodoh kok. Jadi kalau anda mencintai #sastra dan #puisi anda harus juga membenci #korupsi .

Informasi lebih lengkap silahkan ketik di gugel saja bit.ly/petunjukSAYEMBARA-PMK53 atau kontak saja di CP yang sudah tertera. Jangan sampai KELEWATAN #attaxmovementcrew 😘😘😘.

#sastraindonesia #esai #lombabacapuisi #jawatimur #mojokertohits #mojokerto #mojosari #mojosarihits #perjuangancinta #komisipemberantasankorupsi #koruptor #fuck #corruption

Penyelewengan Bansos Covid-19 untuk Kampanye Dapat Dijerat Pasal Berlapis http://www.pustakalewi.com/?mod=berita&id=38912 #bansos #covid19 #penyelewengan #kampanye #pasal #kpk #komisipemberantasankorupsi #pustakalewi #liputan #news #berita #info #liputankerja #liputankhusus #newsviral #newsinfo #newspaper #beritaViral #beritaterkini #beritahukum #informasi #infoviral #2020 #viral #banten #kpu #bawaslu https://www.instagram.com/p/CBsybsjFnhk/?igshid=13dv8myl5hn66

Gandeng KPK : Sekda, Kita Ingin PPDB Berjalan Benar dan Baik # Metrobanten, Banten – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar menyatakan bahwa digandengnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI khususnya Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) dalam penyelenggaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di Provinsi Banten adalah agar PPDB berlangsung benar dan baik. # “Pertama kita ingin memastikan PPDB itu berjalan dengan benar dan baik, semua peraturan akan kita ikuti. Bila ada ruang kita akan kirimkan surat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian sampai kita menghadirkan KPK disini jadi kita serius sekali dalam PPDB ini, karena semua ini pada dasarnya menjalankan aturan, dan ruang-ruang yang memungkinkan adanya penyalahgunaan itu yang akan kita awasi,” tegasnya. # Sampai saat ini, lanjut Sekda, pihaknya belum mendapatkan laporan yang bersifat krusial dalam pelaksanaan PPDB 2019 di Provinsi Banten. Sementara, terkait terjadinya antrian di beberapa sekolah, Sekda menilai hal demikian wajar terjadi karena banyaknya masyarakat ingin segera mendapatkan layanan. # Baca selengkapnya di https://metrobanten.co.id # Facebook : MetroBanten.co.id Twitter: metrobanten2 Instagram : metrobanten Youtube : Metro Banten # Baitul Kahfi Perpustakaan Islam Online : https://baitulkahfi.online/ Teh herbal hiperhidrosis keringat berlebih : https://tokopedia.com/baitulkahfi/ Sewa Laptop Tangerang : https://maximo-sinergy.com Baja Ringan Tangerang : https://bajaringantangerang.com Pendaftaran IndiHome Tangerang : https://pendaftaran-indihome.com Galeri Foto Hewan : https://opayaza.my.id # #gandengkpk #kpk #komisipemberantasankorupsi #sekda #sekdabanten #ppdbberjalanbaikdanbenar #ppdb #berjalanbaikdanbenar #metrobanten #metrobantencoid #banten #almuktabar https://www.instagram.com/p/BzDkFCOFtgp/?igshid=1ou2087igant0

Mahfud Ajak KPK Buat Forum Milenial Antikorupsi

Inanews - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengajak lembaga antirasuah untuk ikut bekerjasama dalam kegiatan bertajuk anti korupsi generasi milenial. "Saya mau ngajak satu forum tentang menguatkan nasionalisme melalui pemberantasan korupsi. Kita diskusi itu tadi karena kita kalau tidak atasi korupsi sama-sama, nasionalisme generasi milenial lama-lama meluntur," tutur Mahfud di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/3). Menurut Mahfud, generasi milenial Indonesia yang bergerak seiring perkembangan zaman akan terus maju merambah dunia internasional. Pada akhirnya, jika tidak dibentuk di negerinya sendiri tentang sikap nasionalisme lewat perbaikan antikorupsi, maka akhirnya mereka akan memilih untuk meninggalkan negaranya. "Karena di dalam situasinya tidak bagus, milenial itu orang nanti akan keluar, bukan lagi ke negaranya sendiri. Oleh karena itu kita ajak mari kita perbaiki negara ini bersama-sama," jelas dia. Generasi milenial, lanjut Mahfud, harus sadar bahwa negara membutuhkan generasi muda yang peduli dengan pemberantasan korupsi dalam negeri. "Yang berlalu kita selesaikan baik-baik, yang ke depan kita antisipasi agar enggak terjadi korupsi-korupsi besar. Bahkan kalau bisa jangan sampai terjadi gitu aja," tutup Mahfud. Read the full article