MPAB dan MABIM PMKRI Surabaya 2019 Resmi Dilantik

MPAB dan MABIM PMKRI Surabaya 2019 Resmi Dilantik

SURABAYA, limadetik.com — Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Surabaya Sanctus Lucas melantik 21 anggota baru PMKRI Cabang Surabaya di Margasiswa PMKRI Surabaya jl. Taman Simpang Pahlawan no 4a Surabaya.

Anggota baru dilantik setelah mengikuti kegiatan pengkaderan selama 6 hari dan dinyatakan lulus sesuai penilaian Dewan Pimpinan Cabang. Anggota Baru…

View On WordPress

Kelompok Studi Aquinas Berharap Presiden Jokowi Segera Terbitkan Perppu KPK

Presiden Jokowi. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA – Alumni dan anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang tergabung dalam Kelompok Studi Aquinas mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi.

Harapan tersebut disampaikan Ketua dan Sekretaris Kelompok Studi Aquinas (KSA), Anton Doni Dihen dan Tomson Silalahi dalam keterangan persnya, Minggu (3/11/2019).

“Bagi kami, sebagai bagian dari warga masyarakat yang mengharapkan diterbitkannya Perppu oleh Presiden, Perppu KPK adalah jalan keluar bangsa dari kejahatan luar biasa berbentuk korupsi. Bukan persoalan sederhana bahwa kami telanjur punya harapan dan karena itu harapan kami harus dipenuhi,” ujar Anton.

Bagi Kelompok Studi Aquinas (KSA), pernyataan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa adalah pernyataan serius. Yang mempunyai implikasi. Yang harus menjadi asumsi kebijakan. Yang harus membentuk isi kebijakan. Bukan pernyataan basa-basi.

“Dan pernyataan pengakuan ini pun kita temui dalam penjelasan UU 19/2019 yang merupakan undang-undang hasil revisi. Dua alinea pertama penjelasan UU 19/2019 memuat pernyataan tersebut,” demikian catatan KSA.

Namun demikian, KSA menegaskan pernyataan yang termuat dalam penjelasan UU 19/2019 tersebut lebih merupakan, meminjam istilah WS Rendra, renda-renda kebijakan, dan bukan basis asumsi utama yang membentuk isi kebijakan.

“Pencermatan kami terhadap isi UU 19/2019, sebagaimana sudah kami sampaikan pada paper dan artikel kami sebelumnya berjudul Konstruksi Kebutuhan Hukum Perppu KPK, menunjukkan bahwa UU 19/2019 merupakan UU yang tidak konsisten dengan misi pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa,” kata Anton Doni.

Pertama, ada inkonsistensi internal karena apa yang dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa tidak dijadikan rujukan dalam pembentukan isi undang-undang. Dan ada inkonsistensi eksternal karena apa yang diwacanakan sebagai persoalan yang memicu revisi tidak dijadikan rujukan dalam perumusan klausul-klausul yang memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut.

Source : https://malangtoday.net/flash/nasional/kelompok-studi-aquinas-berharap-presiden-jokowi-segera-terbitkan-perppu-kpk/

MalangTODAY

Kapolda Jatim Ajak Mahasiswa Bangun Sinergitas di Youth Leadership Camp Cipayung Plus Jawa Timur . Sebanyak 550 Mahasiswa seluruh Jawa Timur dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), serta Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), ikuti Jambore Mahasiswa Youth Leadership Camp Cipayung Plus Jawa Timur, Di Duyung Hills, Dusun Bantal, Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (21/9/2019). . Acara yang dibuka oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Luki Hermawan, M.Si tersebut dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Jatim.Tampak Kapolres Mojokerto AKBP Setyo K Heriyatno, Kapolresta Mojokerto AKBP Sigit Dany Setiyono, Kapolres Pasuruan AKBP Rizal Martomo, dan Saudara Patriana selaku Kasubag pemuda dan olahraga Provinsi Jatim mewakili Gubernur Jawa Timur juga hadir dalam acara itu. . Ketua Cipayung Plus Jawa Timur Ridwan Tapatfeto, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jatim yang sudah membimbing semua mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. "Kegiatan ini mengambil tema Mahasiswa pemimpin masa depan. Saya berharap mahasiswa tidak berkelompok, melainkan harus membaur dengan satu sama lain. Dalam kesempatan kegiatan ini mari meningkatkan rasa persatuan mahasiswa seluruh Jawa Timur," ujarnya Sabtu (21/9/2019). Sumber : https://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2019/09/21/kapolda-jatim-ajak-mahasiswa-bangun-sinergitas-di-youth-leadership-camp-cipayung-plus-jawa-timur (di Parang 'magetan' JATIM) https://www.instagram.com/p/B2rGOslh-zl/?igshid=jkntzt4uvq47

BEM Unipa Serahkan Bantuan Kepada Warga Pengungsian MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua (Unipa) dan PMKRI di Manokwari, di Provinsi Papua Barat menyerahkan bantuan kepada warga Nduga di Distrik Ndugama yang mengungsi ke Kabupaten Wamena, Provinsi Papua, Sabtu (25/05/2019).

OKP Cipayung gelar deklarasi pemilu damai milenial Papua

Para OKP Cipayung Papua gelar konferensi pers terkait aksi deklarasi pemilu damai untuk milenial di Bumi Cenderawasih Papuauni, - Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung yang ada di Provinsi Papua akan meggelar deklarasi pemilu presiden (pilpres) dan legistatif (pileg) yang damai dan aman untuk milenial Papua. Kegiatan yang akan digelar pada Sabtu pekan ini di Taman Imbi, Kota Jayapura bertemakan 'Deklarasi Milenial Vote Papua' yang akan dipadukan dengan konser musik, dengan menghadirkan artis ibu kota Jakarta, Sulawesi dan lokal Papua. "Ini merupakan kolaborasi antara OKP Cipayung dan KPU Papa," kata ketua panitia pelaksana Hebert Amohoso didampingi sekretarisnya Andrian Kasela di Kota Jayapura, Papua, Kamis. OKP Cipayung yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut adalah PMKRI Kota Jayapura, PMII Kota Jayapura, GMNI Kota Jayapura, HMI dan GMKI Kota Jayapura. Ia menjelaskan mengapa deklarasi pemilu damai tersebut lebih ditujukan kepada para milenial dari pada kelompok lainnya. "Presentase DPT milenial se-Indonesia capai 30 persen. Ini mendominasi generas lainnya, atau kaum tua. Maka milenial menjadi suatu potensi atau menjadi mesin elektrolal dalam pemilu nanti. Sehingga KPU menggandeng OKP Cipayung untuk ajak kaum milenial terlibat aktif pada pemilu nanti, laksanakan hak politik untuk mencoblos," kata Hebert. Terkait kegiatan itu, Ketua PMKRI Beni Diktus Bame menilai bahwa persoalan politik di Papua cukup panas, sehingga peran milenial sangat penting pada hari H, 17 April 2019. "Hampir sebagian besar generasi milenial menilai bahwa politik ini sangat jauh hingga ke luar planet sana, padahal kita tahu bahwa mereka ini penentu arah politik dari yang terbaik menjadi baik atau sebaliknya. Sehingga pada kegiatan ini kami harap milenial Papua bisa hadir," kata Beni. Ketua HMI Hariyanto Rumagia mengatakan pemilu 2019 merupakan pemilu pertama dalam sejarah bangsa yang menggabungkan pemilu presiden dengan pemilu legislatif. "Pemilu 2019 ini melibatkan lima elemen penting yaitu pilih presiden, DPD, DPR RI, DPRP dan DPRD. Oleh karena itu untuk ciptakan demokrasi yang hebat, profesional dan bermartabat perlu melibatkan generasi milenial sebagai generasi penerus bangsa," kata Hariyanto. Sementara itu, Putra Andriano menyampaikan terima kasih kepada KPU Provinsi Papua yang telah melibatkan OKP Cipayung untuk bekerjasama dalam menciptakan pemilu 2019 yang aman dan damai serta mengajak kaum milenial untuk berpartisipasi aktif. "Berbicara milenial ini cukup kompleks. Pertama, karena milenial cenderung apatis dengan sekitarnya, dan kedua, isu yang berkembang di kaum milenial adalah politik uang, ketiga adalah milenial ini adalah komoditas para caleg untuk mencari basis suara. Diharapkan dengan acara seperti ini milenial lebih aktif dalam pemilu," kata Putra. Sedangkan Ketua GMKI Kota Jayapura Rafael Dviktor Tibul menilai bahwa baru kali ini OKP Cipayung di Papua mendapatkan kesempatan dari KPU setempat untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada kaum milenial terkait pemilu. "Ini pertama kali kami bersama KPU untuk buat suatu kegiatan dengan sasaran para milenial. Karena diantara kami sendiri sesama milenial atau kaum muda itu ada duri diantara daging, ada oknum yang ikut kampanyekan agar golput, ini jadi masalah dan tantangan bersama," katanya. Padahal milenial masa kini menjadi salah satu penentu kebijakan masa depan bangsa dan negara, tentunya harus ke TPS untuk menyalurkan hak konsitusinya. "Milenial ini juga jadi penentu suara lima tahun kedepan. Lima menit atau berapa menit dalam bilik suara itu sudah menentukan arah kebijakan negara. Jika milenial tidak ke TPS, maka akan menikmati air mata, bukan kesejahteraan. Terkait kegiatan nanti, maka kami ajak milenial untuk ke TPS, apapun pilihannya jangan golput, tetapi ikut bertanggungjawab demokrasi diatas tanah Papua," katanya.(Ian) Read the full article

Pilkades Serentak Tahun 2019 di Belu, FORKOMA PMKRI : Perlu Apresiasi dan Evaluasi

Pilkades Serentak Tahun 2019 di Belu, FORKOMA PMKRI : Perlu Apresiasi dan Evaluasi

TIMORDAILY.COM, ATAMBUA – Perhelatan pilkades serentak yang diselenggarakan oleh 32 desa di Kabupaten Belu, yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2019, meninggalkan sejumlah polemik dan perhatian serius yang perlu dievaluasi secara mendalam oleh pihak – pihak yang bertanggung jawab.

Hal ini disampaikan oleh, Wakil Ketua Forum Komunikasi Alumni (FORKOMA) PMKRI Belu, Kornelis Dominggus Talok,…

View On WordPress

DPC PMKRI Gelar Diskusi Publik: Kita Tidak Ingin Siantar Menjadi Kota Mati

SIANTAR, FaseBerita.ID – Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar periode 2019-2021 resmi dilantik, Selasa (17/12) di Aula Kevikepan Jl Lingga Pematangsiantar.

Pelantikan diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pastor Paroki Jalan Sibolga yaitu RP Leopold Purba OFM.Cap. Dalam khotbahnya, pastor mengajak jajaran PMKRI untuk menjadi Mahasiswa Katolik…

View On WordPress

Download Font Artistik Dies Natalis ke-17 PMKRI Sungai Raya Kunjungan Sosial ke Panti Asuhan - Tribun Pontianak #desaingrafis #downloadfont #fontartistik #desainudangan #desainbrosur #percetakan #digitalprinting #downloadvektor

Dies Natalis ke-17 PMKRI Sungai Raya Kunjungan Sosial ke Panti Asuhan  Tribun Pontianak source https://www.desainpremium.com/2019/03/download-ribuan-font-bagus-unik.html#b2cce2c604eb46aab11c910887eece90

Cipayung Plus Sultra Nyatakan Sikap Menolak Kedatangan Presiden di Sultra

Cipayung Plus Sultra Nyatakan Sikap Menolak Kedatangan Presiden di Sultra

Ketua Badko HMI Sultra, Eko Hasmawan Baso usai mengikuti aksi bakar lilin dan Do’a bersama untuk almarhum Randi dan Yusuf FOTO: MAHIDIN tegas.co Konawe Selatan

Beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yaitu HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, KMHDI, GPM, GPII yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan sikap penolakannya terhadap rencana kedatangan Presiden RI,…

View On WordPress

  Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Robert Ropo

POS KUPANG, COM, WAINGAPU - Sekitar 200 lebih mahasiswa, pemuda dari delapan organisasi (GMNI, PMKRI, HIMAS, HIPMAHKAN, IKPML, FPWK, PERMASTIM) dan Komunitas Ana Tana yang menamakan diri Aliansi Suara Pemuda Untuk Kebenaran (SADAR) Sumba menggelar demonstrasi di Mapolres Sumba Timur, Kantor Bupati Sumba Timur dan Kantor DPRD Sumba Timur, Senin (30/9/2019) pagi©

Dalam aksi itu mereka menyampaikan orasi terhadap sejumlah tuntutan menyikapi isu nasional RUU KUHP, UU KPK dan isu lokal terkait kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat©

Para demonstran yang dijaga ketat aparat keamanan itu, juga membawa sejumlah poster menuliskan keprihatinan kekerasan

via VERBIVORA.COM

RD. Rofinus Netu Wuli dan para pengurus Formapena Jabodetabek periode 2019/2021.

JAKARTA, FLORESPOS.ID - Ketua Umum dan pengurus periode 2019/2021 Forum Mahasiswa dan Pemuda Ngada (Formapena) Jabodetabek secara resmi dikukuhkan melalui perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh RD. Rofinus Neto Wuli di Aula St. Valentino Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (21/7). Dalam misa pelantikan itu, RD. Rofinus melantik Emilianus Kadju sebagai Ketua Umum Formapena Jabodetabek bersama dengan semua pengurus organisasi periode dua tahun ke depan. Emil sebelumnya dipilih pada 21 Juni 2019 melalui Musyawarah Umum Bersama (MUB) I bertemakan "Merajut Impian dan Menenun Harapan" di Margasiswa PMKRI Cabang Jakarta Utara. Emild dalam sambutannya mengatakan, menghadapi era Industri 4.0, kaum muda dan mahasiswa Ngada Jabodetabek perlu memanfaatkan tantangan sebagai peluang. Tantangan yang dimaksud adalah komplesitas teknologi dan disrupsi media komunikasi publik. "Sudah saatnya kita,  anak muda Ngada, Su'u Papa Suru,  Sa'a Papa Laka (artinya: berat sama dipikul, ringan sama dijinjing) untuk membangun kapasitas dan soft skill kader-kader kita untuk ikut bersaiang secara profesional dalam era industri 4.0 yang ditandai oleh penemuan dan perluasan dunia siber," katanya. Acara pelantikan juga dihadiri oleh ketua organisasi daerah (organda) dari daerah-daerah lain se-NTT, termasuk dari Nagekeo dan Sumba. Selanjutnya, Emil berharap agar para pemuda dan mahasiswa Ngada dan NTT umumnya yang bermukim di wilayah Jabodetabek bisa bersatu dan mengharumkan nama NTT di kancah nasional. "Dengan kehadiran teman-teman ketua organda se-NTT, kami akan melakukan konsolidasi pemuda dan mahasiswa se-NTT untuk menciptakan kader muda NTT demi mencapai masyarakat ekonomi NTT yang mandiri," imbuh Emil.

Ketua Umum dan para pengurus Formapena Jabodetabek.

Beberapa organda yang hadir pun mengucapkan proficiat atas pelantikan Ketua Formapena Jabodetabek perdana. Salah satunya berasal dari Ketua Organda Pemuda Sumba. "Kami senang bisa diundang pada acara pelantikan ketua Formapena. Semoga ini awal dari konsolidasi mahasiswa dan pemuda NTT di Jabodetabek," kata Ketua organda pemuda Sumba Umbu Yogi Pratama. Sementara itu, ucapan selamat datang dari Ketua organda Nagekeo Jabodetabek Mosa Foa. Dalam kesempatan itu ia mengharapkan agar anak-anak muda NTT bisa membangun konsolidasi untuk membangun daerah Flobamora tercinta.* http://www.florespos.id/

Tak Ada Tokoh Kalimandan di Kabinet Indonesia Maju, Begini Respons Lidya

Tokoh muda asal Kalimantan Barat, Lidya Sartono Natalia. Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA – Tokoh muda asal Kalimantan Barat, Lidya Sartono Natalia menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tidak adanya tokoh asal Kalimantan dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Lidya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan untuk mengevaluasi keberpihakan Presiden Jokowi terhadap perhatiannya untuk Kalimantan.

“Momen penyerahan SK kepada para menteri yang akan membantu Bapak Jokowi di periode kedua ini, sebagai Putri Kalimantan saya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan mengevaluasi keberpihakan Presiden Jokowi terhadap perhatiannya untuk Kalimantan,” kata Natalia di Jakarta, Kamis (24/10).

Lidya menambahkan sekiranya keberpihakan Jokowi tidak hanya dibanggakan sebatas perhatian pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi bagaimana dengan keberpihakan beliau terhadap SDM Kalimantan dalam jajaran pemerintahan di tingkat pusat periode kedua ini.

Sebelumnya, lanjutnya, di Periode pertama sebagai masyarakat Kalimantan mengalah.

“Namun pada periode kedua ini, kami melihat kekosongan putra-putri Kalimantan dalam jajaran Kabinet Bapak Jokowi,” ungkap mantan Ketua Pengurus Pusat PMKRI ini.

Lebih lanjut, Lidya kembali mengingatkan bahwa saat ini Kalimantan sebagai Center Publik dan sebagai Calon Ibu Kota RI seperti yang sudah deklarasikan Presiden Jokowi pada 17 Agustus 2019 harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Semoga Beliau tidak kesupen dengan Kalimantan dalam euvfrianya di periode kedua ini,” tegas Lidya.(fri/jpnn)

Source : https://malangtoday.net/flash/nasional/tak-ada-tokoh-kalimandan-di-kabinet-indonesia-maju-begini-respons-lidya/

MalangTODAY

RD. Rofinus Netu Wuli dan para pengurus Formapena Jabodetabek periode 2019/2021.

JAKARTA, FLORESPOS.ID - Ketua Umum dan pengurus periode 2019/2021 Forum Mahasiswa dan Pemuda Ngada (Formapena) Jabodetabek secara resmi dikukuhkan melalui perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh RD. Rofinus Neto Wuli di Aula St. Valentino Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (21/7). Dalam misa pelantikan itu, RD. Rofinus melantik Emilianus Kadju sebagai Ketua Umum Formapena Jabodetabek bersama dengan semua pengurus organisasi periode dua tahun ke depan. Emil sebelumnya dipilih pada 21 Juni 2019 melalui Musyawarah Umum Bersama (MUB) I bertemakan "Merajut Impian dan Menenun Harapan" di Margasiswa PMKRI Cabang Jakarta Utara. Emild dalam sambutannya mengatakan, menghadapi era Industri 4.0, kaum muda dan mahasiswa Ngada Jabodetabek perlu memanfaatkan tantangan sebagai peluang. Tantangan yang dimaksud adalah komplesitas teknologi dan disrupsi media komunikasi publik. "Sudah saatnya kita,  anak muda Ngada, Su'u Papa Suru,  Sa'a Papa Laka (artinya: berat sama dipikul, ringan sama dijinjing) untuk membangun kapasitas dan soft skill kader-kader kita untuk ikut bersaiang secara profesional dalam era industri 4.0 yang ditandai oleh penemuan dan perluasan dunia siber," katanya. Acara pelantikan juga dihadiri oleh ketua organisasi daerah (organda) dari daerah-daerah lain se-NTT, termasuk dari Nagekeo dan Sumba. Selanjutnya, Emil berharap agar para pemuda dan mahasiswa Ngada dan NTT umumnya yang bermukim di wilayah Jabodetabek bisa bersatu dan mengharumkan nama NTT di kancah nasional. "Dengan kehadiran teman-teman ketua organda se-NTT, kami akan melakukan konsolidasi pemuda dan mahasiswa se-NTT untuk menciptakan kader muda NTT demi mencapai masyarakat ekonomi NTT yang mandiri," imbuh Emil.

Ketua Umum dan para pengurus Formapena Jabodetabek.

Beberapa organda yang hadir pun mengucapkan proficiat atas pelantikan Ketua Formapena Jabodetabek perdana. Salah satunya berasal dari Ketua Organda Pemuda Sumba. "Kami senang bisa diundang pada acara pelantikan ketua Formapena. Semoga ini awal dari konsolidasi mahasiswa dan pemuda NTT di Jabodetabek," kata Ketua organda pemuda Sumba Umbu Yogi Pratama. Sementara itu, ucapan selamat datang dari Ketua organda Nagekeo Jabodetabek Mosa Foa. Dalam kesempatan itu ia mengharapkan agar anak-anak muda NTT bisa membangun konsolidasi untuk membangun daerah Flobamora tercinta.*

Peringati Hari Bumi, Koalisi Langit Biru Bentangkan Spanduk di Lokasi PLTU Teluk Sepang

Inanews - Sejumlah masyarakat di Bengkulu yang tergabung dalam Koalisi Langit Biru, menggelar aksi pembentangan spanduk berukuran raksasa 6x10 meter tak jauh dari lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU), Teluk Sepang, Kota Bengkulu, Selasa (23/4/2019). Spanduk berukuran raksasa warna hitam itu bertuliskan "Selamatkan Terumbu Karang Bengkulu dari Limbah PLTU Batubara, Tutup PLTU Teluk Sepang". Pembentangan spanduk juga bertepatan dengan peringatan Hari Bumi 22 April 2019. Peringatan Hari Bumi di Bengkulu mengangkat isu terumbu karang yang akan hancur jika PLTU batu bara Teluk Sepang beroperasi. Anggota Koalisi Langit Biru menyerukan agar pemerintah menghentikan proyek PLTU batu bara Teluk Sepang. Juru Kampanye Pesisir dan Laut Kanopi Bengkulu, Didi Mulyono mengatakan, kerusakan terumbu karang dipastikan akan membuat hasil laut menurun, dan otomatis akan mengurangi hasil tangkap nelayan. Selain itu, rusaknya terumbu karang akan berdampak pada daratan karena terumbu karang berperan sebagai penghalang arus gelombang alami. "Diketahui, terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Ekosistem terumbu karang harus terjaga untuk keseimbangan laut karena untuk pertumbuhan terumbu karang dalam kurun waktu 1 tahun hanya 1 sentimeter saja. Apabila terumbu karang rusak dibutuhkan waktu hingga berpuluh-puluh tahun untuk memulihkannya kembali," kata Didi. Ia melanjutkan, terumbu karang juga merupakan tempat atau habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut lainnya Perairan Pulau Baii yang ada di wilayah Teluk Sepang juga merupakan suatu kawasan ekosistem terumbu karang jenis acropora branching, digitate, dan massive tumbuh. Beroperasinya PLTU menurut Koalisi Langit Biru menjadi ancaman serius bagi kehidupan laut dan terumbu karang, karena air limbah PLTU dapat merusak terumbu karang dan ekosistem perairan sekitar pembuangan limbah. Untuk menghasilkan listrik, PLTU harus membakar batu bara sebanyak 113,85 ton/jam atau 2.732,4 ton/hari dan akan menghasilkan abu sebanyak 39,85 ton/jam. Untuk merebus air guna menghasilkan uap pemutar turbin, PLTU akan membuang air limbah bersuhu 40 derajat celsius langsung ke laut lepas. Air panas dengan suhu 40 derajat dapat mengakibatkan kematian organisme laut serta menghambat metabolisme dan fotosintesis serta akan membuat terumbu karang yang berada di Teluk Sepang rusak. Anggota Koalisi Langit Biru lainnya, menilai semua pihak bertanggungjawab menjaga lingkungan terutama pemerintah yang hari ini justru melanggengkan perusakan ekosistem laut Bengkulu. “Pemerintah seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan kurangnya sumber energi listrik dengan jalan yang lebih efektif. Misalnya dengan menggunakan energi terbarukan, bukan malah menyerahkan sumber energi listrik pada pemain tambang dan sumber energi listrik yang kotor seperti PLTU," sambung anggota koalisi lainnya, Hendra Al Asad. Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Surya Sinabutar mengatakan bumi ini bukan milik pribadi maupun milik kelompok melainkan milik seluruh mahluk hidup "Jadi mari menjaga dan merawat bumi sebagai tanggung jawab manusia yang bermoral," ucapnya. Mereka juga menegaskan jika PLTU batu bara masih berlanjut, maka nelayan tidak akan bisa melaut. ‘Stop PLTU batubara adalah harga mati,” sambung Zuan Zulian dari komunitas Tobo Berendo. Pembangunan PLTU Teluk Sepang berkapasitas kapasitas 2 X 100 MW di Bengkulu menuai pro dan kontra. Penolakan datang dari masyarakat yang melihat PLTU akan membawa petaka dalam bentuk racun dari sisa pembakaran, hingga merusak kehidupan laut. Pembangunan PLTU ini merupakan rencana nasional dari Presiden Joko Widodo yang menargetkan penambahan daya listrik nasional menjadi 35 ribu MW. Kebijakan presiden ini tentu saja menuai protes. Sejumlah pihak lebih menawarkan agar pembangkit listrik di Indonesia ditargetkan berbahan energi terbarukan bukan batubara. Read the full article