Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli Meninggal Dunia

BANTEN – Ekonom senior Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa (2/1/2024) malam. Rizal Ramli mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pukul 19.30 WIB. Kabar duka meninggalnya Rizal Ramli beredar di grup WhatsApp kalangan wartawan. “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang, bapak/kakek/mertua kami, Rizal Ramli pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah…

View On WordPress

Rizal Ramli

Rizal Ramli Oleh: Dahlan Iskan #DISWAY #HarianDISWAY #CatatanDahlanIskan #DahlanIskan

Oleh: Dahlan Iskan SAYA melayat ke rumah Dr Rizal Ramli Minggu siang lalu. Telat sekali. Itu hari keenam setelah mantan Menko Ekuin itu meninggal dunia. Saat Dr RR meninggal saya masih di Tiongkok. Saya tidak percaya ketika Adrianto Andri, aktivis pro-demokrasi, mengirim WA ke saya. “Bukan Rizal Ramli yang doktor kan?” balas saya sambil berharap ada nama Rizal Ramli lain yang meninggal. Pertemuan…

View On WordPress

Rizal Ramli

SAYA melayat ke rumah Dr Rizal Ramli Minggu siang lalu. Telat sekali. Itu hari keenam setelah mantan Menko Ekuin itu meninggal dunia. Saat Dr RR meninggal saya masih di Tiongkok. Saya tidak percaya ketika Adrianto Andri, aktivis pro-demokrasi, mengirim WA ke saya. “Bukan Rizal Ramli yang doktor kan?” balas saya sambil berharap ada nama Rizal Ramli lain yang meninggal. Pertemuan terakhir saya…

View On WordPress

Bro Adi: Kontroversi Pernyataan Ganjar Pranowo, Evaluasi Kritis terhadap Penegakan Hukum di Era Jokowi

Ganjar Pranowo, calon presiden (capres) nomor urut tiga yang diusung PDI Perjuangan, baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial��terkait penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam permainan politik yang seperti sepak bola, pernyataan Ganjar dianggap sebagai "gol bunuh diri" yang dapat berdampak signifikan terhadap reputasi politiknya.

Kontroversi Pernyataan Ganjar Pranowo

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini, dengan tegas, mengkritik penegakan hukum di era Jokowi, memberikan skor lima alias rapor merah. Namun, ironisnya, calon wakil presidennya, Mahfud MD, menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) yang bertanggung jawab atas koordinasi penegakan hukum di tanah air.

Kritik dari Berbagai Pihak

Kritik terhadap pernyataan Ganjar tidak hanya datang dari pihak oposisi, namun juga dari internal partai. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) I Bali, Nengah Yasa Adi Susanto, menilai pernyataan tersebut sebagai "goal bunuh diri" dalam arena politik. Menurutnya, Ganjar seharusnya tidak membuat pernyataan yang dapat merugikan cawapresnya sendiri.

Menilai Kecermatan dalam Pemilihan Cawapres

Bro Adi, sapaan akrab Nengah Yasa Adi Susanto, menyoroti kecermatan Ganjar dalam memilih calon wakil presiden. Dengan menunjuk Mahfud MD, yang notabene sebagai Menkopolhukam, Ganjar dianggap kurang cermat karena penegakan hukum berkaitan erat dengan koordinasi Menkopolhukam.

Kritik yang Mencoreng Citra Politik Ganjar

Pernyataan Ganjar juga dianggap sebagai langkah yang mencoreng citra politiknya sendiri. Dengan mengkritik penegakan hukum di era Jokowi, Ganjar seakan tidak sejalan dengan cawapresnya dan partainya, PDI Perjuangan, yang masih aktif di pemerintahan. Dua menteri dari kubu Ganjar, Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) serta Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, masih berada di kabinet Presiden Jokowi.

Alternatif Pendekatan yang Lebih Bijak

Bro Adi menyarankan agar jika Ganjar tidak puas dengan pemerintahan Jokowi, sebaiknya ia mencari isu-isu yang lebih membangun dan tidak melibatkan serangan membabi buta. Mengingat sebagian besar pemerintahan masih diisi oleh kader-kader PDI Perjuangan, Ganjar seharusnya lebih bijak dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan.

Realitas Politik dan Pemilihan Caleg

Politisi PSI ini juga menyoroti realitas politik bahwa meskipun ada perbedaan pilihan dalam Pemilihan Presiden 2024, kader-kader PDI Perjuangan masih aktif dalam pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih realistis dalam menilai pencapaian pemerintahan Jokowi.

Mencermati Pelanggaran HAM dan Penegakan Hukum

Dalam evaluasi kritisnya, Bro Adi juga menekankan perlunya mencermati pelanggaran HAM dan penegakan hukum di bawah kepemimpinan Menkumham Yasonna Laoly, seorang kader PDI Perjuangan. Poin ini menjadi relevan mengingat Ganjar menilai penegakan hukum di era Jokowi dengan memberikan skor lima.

Kesimpulan: Evaluasi Bijak dalam Pernyataan Politik

Sebagai penutup, perlu diakui bahwa pernyataan kontroversial Ganjar Pranowo dapat menciptakan dampak negatif terhadap citra politiknya sendiri. Evaluasi kritis terhadap penegakan hukum perlu dilakukan dengan bijak dan tidak melibatkan serangan membabi buta. Politikus seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangannya agar tidak merugikan dirinya sendiri, cawapres, dan partainya.

Mendalami Posisi Ganjar Pranowo dalam Perspektif Politik

Untuk memahami lebih dalam kontroversi yang dihadapi Ganjar Pranowo, kita perlu melihat lebih dekat bagaimana pernyataannya dapat mencerminkan posisi politiknya dalam spektrum ideologi. Dengan mencari pemahaman mendalam, kita dapat menggali lebih banyak informasi dan mengevaluasi secara obyektif.

Posisi Ganjar Pranowo dalam Politik Nasional

Sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, Ganjar memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan pandangan dan kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi. Namun, perlu diingat bahwa kritik yang dibuat secara membabi buta dapat merugikan citra dan kesatuan internal partai.

Keputusan Memilih Mahfud MD sebagai Cawapres

Keputusan Ganjar Pranowo untuk memilih Mahfud MD sebagai calon wakil presiden juga perlu dianalisis lebih lanjut. Apakah ini merupakan strategi politik yang matang atau hanya keputusan yang terburu-buru? Menganalisis pemilihan cawapres dapat memberikan wawasan tentang kecerdasan politik Ganjar.

Implikasi Pernyataan Terhadap Elektabilitas Ganjar

Ketika seorang calon presiden membuat pernyataan kontroversial, itu dapat berdampak signifikan pada elektabilitasnya. Dalam konteks ini, perlu dievaluasi apakah pernyataan Ganjar dapat meraih simpati dari masyarakat atau malah menciptakan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinannya.

Menelaah Isu-isu Lain yang Lebih Relevan

Dalam menghadapi kontroversi, seorang calon presiden seharusnya bijak dalam memilih isu-isu yang ingin disuarakan. Ganjar Pranowo dapat mempertimbangkan untuk fokus pada isu-isu yang lebih relevan dan dapat membangun, bukan malah merugikan. Hal ini akan membantu menciptakan citra positif yang dapat meningkatkan daya tariknya di mata pemilih.

Relevansi Isu-isu Terkait Pemerintahan Jokowi

Sebagai seorang calon presiden, Ganjar Pranowo seharusnya tetap konsisten dengan pandangan partainya terkait kinerja pemerintahan Jokowi. Namun, kritik yang bersifat konstruktif dapat lebih diterima daripada serangan membabi buta yang dapat merugikan persatuan partai dan masyarakat.

Alternatif Isu-isu yang Dapat Meningkatkan Elektabilitas

Untuk menghindari dampak negatif dari kontroversi, Ganjar dapat mencari isu-isu lain yang dapat meningkatkan elektabilitasnya. Menyuarakan isu-isu pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kebijakan positif lainnya dapat menjadi alternatif yang lebih bijak dan dapat diterima oleh pemilih.

Memahami Dinamika Pemerintahan dan Oposisi

Dalam memahami kontroversi yang melibatkan Ganjar Pranowo, penting untuk memahami dinamika antara pemerintahan dan oposisi. Setiap pernyataan dan kritik yang dilontarkan oleh seorang calon presiden dapat menjadi bagian dari strategi politik untuk memperkuat posisi dan mempengaruhi opini publik.

Strategi Pemerintahan Jokowi

Pemerintahan Jokowi memiliki tantangan dan tanggung jawabnya sendiri. Mengevaluasi kinerja pemerintahan tidak hanya melalui kritik, tetapi juga dengan memberikan apresiasi pada keberhasilan-keberhasilannya. Ini adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

Peran Oposisi dalam Menyuarakan Kritik

Sebagai oposisi, tugas Ganjar Pranowo adalah memberikan kritik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Namun, kritik yang tidak mempertimbangkan keberhasilan dan upaya pemerintahan dapat merugikan citra oposisi di mata publik.

Menggali Lebih Dalam Pemikiran Ganjar Pranowo

Untuk memahami sepenuhnya kontroversi yang melibatkan Ganjar Pranowo, perlu merunut pemikiran dan alasan di balik pernyataannya. Ini memungkinkan kita untuk melihat gambaran yang lebih utuh dan memahami perspektifnya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Analisis Pernyataan sebagai Ekspresi Keprihatinan

Pernyataan Ganjar mungkin merupakan ekspresi keprihatinannya terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Dengan menganalisis konteks dan latar belakang pernyataannya, kita dapat memahami apa yang mendasari pandangannya.

Implikasi Kepemimpinan Ganjar terhadap Kabinet

Kritik yang dilontarkan Ganjar terhadap penegakan hukum juga dapat memberikan pandangan terhadap kepemimpinannya. Bagaimana Ganjar akan mengelola kabinet jika terpilih menjadi presiden? Ini adalah pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan oleh pemilih.

Membangun Narasi Positif untuk Ganjar Pranowo

Meskipun terlibat dalam kontroversi, Ganjar Pranowo dapat membangun narasi positif untuk mendongkrak citra politiknya. Dengan fokus pada pencapaian, visi, dan rencana kerja, ia dapat menciptakan kesan yang lebih kuat di kalangan pemilih.

Pencapaian dan Kontribusi Ganjar

Menyoroti pencapaian dan kontribusi Ganjar dalam jabatan-jabatan sebelumnya dapat menjadi strategi efektif untuk mengalihkan perhatian dari kontroversi. Ini membantu pemilih melihat sisi positif dari kepemimpinannya.

Visi dan Rencana untuk Masa Depan

Penting bagi Ganjar Pranowo untuk menyampaikan visi dan rencana konkretnya untuk masa depan Indonesia. Dengan memberikan gambaran yang jelas, ia dapat meyakinkan pemilih bahwa kepemimpinannya akan membawa perubahan positif.

Kesimpulan

Dalam menghadapi kontroversi dan kritik, seorang calon presiden seperti Ganjar Pranowo harus dapat mengelola dinamika politik dengan bijak. Evaluasi kritis terhadap penegakan hukum sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan konteks, realitas politik, dan kebijakan yang telah diterapkan.

Dengan melihat lebih dekat pada pemikiran, keputusan, dan strategi Ganjar, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih utuh tentang peran dan visinya dalam politik Indonesia. Ini bukan hanya tentang kontroversi semata, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin dapat membawa perubahan positif dan memimpin negara ke arah yang lebih baik.

Pada bulan April 2023 yll saya dimintai.izin oleh Maarif Institute untuk memasukkan tulisan saya "Takziah Obituari atas Meninggalknya Buya Prof. Ahmad Syafii Maarif". Tulisan tersbut saya buat dalam bentuk cerita, yg saya post di FB saya. Jadi tulisan saya datar saja

Saya mengenal Pak Syafii sejak pertengahan th 1960-an, sebagai mahasiswa IKIP Karangmalang, asal dari Padang, yang kost/mondok di dalemnya Mbah Kiai Amir, Pak Denya Kang Charris Zubair; dan Mbah Kiai Ahmad, Mbahnya Lik Darwis Khudlori, Selokraman, Kotagede, Yogya, yg sekarang mengajar di Le Havre Universite, Perancis. Orangnya ramah dan rajin mengikuti.kegiatan kampung, yg menurut cerita Kang Jamhani Hamim , suka ikut impleng/ronda, setiap.malam Rabu.

Pada saat itu Bapak.saya.yang.menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah Kotagede, dari menjelang Gestapu, sampai setelah Gestapu, sering minta tolong kepada Pak Syafii untuk dibuatkan.pidato dalam bahasa Melayu (Bahasa Indonesia). Karena Pak Syafii sering menulis di koran Mercu Suar, yg kemudian menjadi Masa Kini.

Ada beberapa moment kebersamaan saya dengan Pak Syafii, yang saya ingat.

Ketika Pak Syafii akan kembali ke Chicago setelah berlibur di Indonesia, pada akhir th 1970-an, saya menemani Pak Syafii Maarif berpamitan kepada Menko Kesra.

Ketika Prof. Fazlurrahman, gurunya sewaktu kuliah di Chicago, penulis buku "the Major Themes of Al Qur'an", bersama isterinya datang ke Jakarta, menghadiri "International Conference on the New Approach to Islamic Research" di LIPI, Jakarta, pada th 1987, saya diajak oleh Pak Syafii untuk menemuinya. Saya masih menyimpan foto dokumentasi kami berempat. Hadir juga pada waktu itu Prof. Dr. Mahmoud Ayyoub dari Temple University, Philadelphia; Prof. Dale Eickelman, dari University of New York, Dr. Surin Pitsuwan yg waktu itu menjadi dosen di Thammasat University, Bangkok, sebelum menjadi Menlu Thailand dan Sek Jen ASEAN, dll.

Ketika saya mengemukakan bahwa tajdid Muhammadiyah saat itu dilakukan oleh masyarakat basis dalam kelompok Jamaah dan Dakwah Jamaah, dengan berbagai inisiatif gerakan sosial di tingkat basis dengan menerapkan teologi almaun; saya kemudian diwawancarai oleh Prof. Dale Eickelman, yang pakar anthropologi. Dia meminta tulisan-2 saya, yang akan diterjemahkan oleh mahasiswanya yang berasal dari Indonesia. Dia menyebut nama Yusron Asrofie, asal Kotagede, yg sedang mengambil program MA di NYU. Saya sendiri baru berkunjung ke NYU, di New York, pada musim panas 1990.

Ada peristiwa mengesankan, ketika selama tiga hari tiga malam saya bersama Buya Syafii tinggal sekamar di sebuah hotel di atas Kuala Lumpur, menghadiri World Dialog ttg Globalisasi, Agama-agama dan Perdamain, yang digelar oleh "Just " (International Movement for the Just World) yg dipimpin oleh sahabat lama Prof. Dr. Chandra Muzaffar, yg pernah berkunjung ke rumah kami di Jkt. Hadir para tokoh perdamaian dan agama-2 seperti Richard Falk dari Princeton; Paul F Knitter dari Xavier Univ, Cincinati; Mahmoud Ayyoub, dari Tempel U Philadelphia; Justice Baghwati, hakim agung dari India; Swami Agnivesh, mantan Menteri Pendidikan India, yg pernah menginap di rumah kami di Jkt; Ajarn Sulak Sivaraksa, pendiri INEB, tokoh Gerakan Indeks Kebahagiaan Nasional Bangkok, yg pernah berkunjung ke rumah kami dua kali; Chawiwat Sattha Anand, tokoh stud perdamaian dari Thammasat U, Bangkok; Tansri Razali, perwakilan Malaysia di PBB; Ghazali Basri, Rektor Darul Hikmah, Kajang, Malaysia; dll.

Dari Indonesia hadir kami bertiga; Buya Syafi'ie Maarif, Kang Prof. Dr. Cecep Syarifuddin, putra Abah Falak Pagentongan Bogor, menantu KH Anwar Musaddad, Garut dari PB NU. Richard Falk, Mahmoud Ayyoub dan saya adalah anggota International Advisory Panel dari "Just", International Movement for the Just World, seumur hidup (for life).

Buya Syafii bersama saya juga diundang Round Table bersama Prof. Dr. Syed Hossein Al Attas, tokoh ilmuwan Malaysia, penulis buku "The Sociology of Corruption", "the Mith of the Lazy Native" pada th 1970-an, mantan Vice Chancellor (Rektor), Universiti Malaya, bersama Paul Knitter di lembaga pendidikan dinas luar negeri Malaysia.

Pada Milad 100 th Muallimin dan Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, 18 Desember 2018, saya sempat mendampingi Buya Syafii bersama Mbak Dr. Noordjannah Djohantini, Ketua PP 'Aisyiyah, yg juga alumni Muallimat. Ibu saya tammat dari Muallimat Muhammadiyah Yogya, pada th 1942. Adik kelasnya Bu Sa'adah istri Prof. HM Rasyidi.

Buya Syafii di pergaulan antar bangsa dan kalangan diplomat.

Buya Syafii Maarif juga dihormati di pergaulan antar bangsa dan di kalangan diplomat. Ada kenangan bersama Buya Syafii, diundang oleh Duta Besar Australia, Richard Campbell Smith, untuk pertemuan dengan Perdana Menteri Australia John W. Howard, sambil makan siang di sebuah hotel di Jkt, bersama mantan Menteri Luar Negeri RI, Ali Alattas, mantas Dubes RI untuk Amerika, Amb Dr. Arifin Siregar dll, pada th 2002.

Pada th 2003 atau 2004, Buya Syafii bersama saya juga diundang pertemuan dan makan siang bersama Jaksa Agung Australia Daryl Robert William, di sebuah hotel di Jkt. Pada th 2005 saya bersama Mas Rozie Munir, mantan menteri BUMN, pertemuan dg Jaksa Agung Australia, Phillip Maxwell Ruddock di konperensi MRA (Moral Rearmament) di Queensland University, Brisbane , karena di masa mudanya, Pak Phillip.Ruddock, pernah aktif di MRA. Saya sendiri bersama Mas Rozie Munir, sebagai penasehat MRA, Indonesia, yg kemudian menjadi IofC (Initiative of Change).

Di akhir hayat Buya Syafii, saya bbrp kali bersama dalam pertemuan Panitia Pembangunan Kampus Terpadu Muallimin Muhammadiyah dengan BPH Muallimin dan Muallimat. Buya Syafii sangat besar jasanya dalam merenovasi gedung Muallimin di Jalan S Parman dan dalam pembangunan Kampus Terpadu Muallimin di Sedayu, Yogya barat, dengan masjidnya yang indah dan megah. Sebagai alumni Muallimin, Buya Syafii telah memberikan keteladanan sebagai kader persyarikatan, kader ummat, kader bangsa dan kade kemanusiaan.

Buya telah kembali ke haribaanNya Yang Maha Pengasih, tetapi jasa-jasa dan keteladanannya akan tetap kita kenang. Dan akan menjadi warisan bagi ummat, bangsa dan kemanusiaan yang abadi. (Mas Habib M Chirzin)

Mahfud MD Berani Karena Dia Tak Punya Beban Korupsi

Oleh Asyari UsmanJurnalis Senior Freedom News DI kalangan netizen, Mahfud MD kadang dipuji, terkadang dicaci. Agak unik, memang. Hari-hari ini, Pak Menko Polhukan itu menjadi “bintang lapangan”. Mayarakat senang melihat dobrakan mantan Ketua MK itu. Dia berhasil membungkam sejumlah anggota DPR yang berusaha memojokkan dirinya dalam adu data soal transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah…

View On WordPress

Seluruh Desa Adat Dukung Tersus LNG di Sidakarya, Gubernur Koster Diminta Kerja Keras

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Sikap abu-abu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang seakan-akan menolak rencana pembangunan Terminal Khusus Liquefied Natural Gas (Tersus LNG) yang diprakarsai PT Dewata Energi Bersih di wilayah Desa Adat Sidakarya, Denpasar Selatan mulai dipertanyakan oleh berbagai elemem masyarakat Bali. Luhut meminta Menteri LHK tidak merekomendasikan pembangunan Tersus LNG dan jaringan pipa gas, padahal saat ini secara tegas semua desa adat penyangga, yakni Desa Sidakarya, Sesetan, Serangan, Intaran, dan Pedungan sudah memutuskan dan sepakat menerima proyek LNG untuk mendukung Pemerintah Pusat mempercepat penggunaan energi bersih untuk keberlanjutan pariwisata Bali. Selain itu, Luhut juga dikabarkan ikut menjadi salah satu pihak yang terlibat untuk mengkoordinasikan proyek tersebut, agar segera terwujud. Namun sayangnya sempat terjadi aksi penolakan oleh Desa Adat Intaran yang kini sudah siap mendukung kelanjutan proyek tersebut. Karena itulah, mantan Ketua Komisi I DPRD Bali yang juga salah satu tokoh masyarakat di Desa Adat Intaran, I Made Arjaya juga ikut mempertanyakan sikap Luhut, karena sudah menjadi tanda tanya besar di kalangan warga desa adat yang sudah siap menerima proyek yang digadang-gadang oleh Gubernur Bali, Wayan Koster yang sudah mencanangkan Bali Clean and Green Province dengan memanfaatkan energi bersih dan ramah lingkungan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru yang telah sesuai arahan Pemerintah Pusat. Ia menyebutkan Bendesa Adat Intaran, I Gusti Agung Alit Kencana sudah memberitahukan kepada seluruh warga desa adat telah menerima proyek LNG di Sidakarya, karena Gubernur Koster sudah bekerja keras untuk melakukan sosialisasi rencana pembangunan LNG di wilayah Desa Adat Sidakarya melalui proses harmonisasi dengan masyarakat. Karena itulah, proyek energi bersih ini akhirnya diterima oleh masyarakat dari seluruh desa adat, karena tidak merusak hutan mangrove, dan digeser ke tengah laut. Selain itu, juga tidak menggunakan terminal dan hanya menggunakan kapal. "Semua itu bisa kami terima di desa adat, karena hanya terjadi dredging (pengerukan, red). Jadi kan secara optimal meminimalisasi kerusakan lingkungan. Jadi tuntutan masyarakat kami kan sudah dilakukan, jadi apa lagi yang kami tuntut?," kata ditemui di Denpasar, pada Selasa (28/3/2023). Tapi anehnya menurut Arjaya, setelah warga Desa Adat Intaran menerima proyek seperti yang disampaikan oleh Gubernur Koster bersama dengan timnya, namun selanjutnya ternyata malah muncul kebijakan lain dari pusat. "Kami kalau jadi ya, kami syukuri. Kalau gak jadi juga tidak apa-apa. Tapi energi hijau ini kan jadi kebijakan Pemerintah Pusat dan Bali jadi pilot project, karena untuk masyarakat kan menjadi keuntungan di sektor pariwisata. Karena itu, Pak Koster harus kerja keras kembali, karena sepengetahuan masyarakat ya proyek BTID ada kaitannya dengan Luhut," sentil Arjaya, seraya menyebutkan ada yang ganjil dari surat penolakan Luhut yang telah menampar visi dan misi Gubernur Koster tersebut. "Saya sebagai politisi kan curiga permainan politik atau apa? Termasuk penolakan Tuan Rumah U-20. Kalau bener ini kebijakan Pak Koster kan bisa menjelaskan dengan gamblang di pusat. Intinya pertarungan di pusat ini, berimbas ke bawah. Kan kita tidak tahu," bebernya. "Artinya Pak Gubernur kena prank, warga desa adat juga kena prank, akibat situasi politik nasional yang membuat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin," imbuh Arjaya, sembari kembali menegaskan warga desa adat di bawah sudah clear. "Tapi sesudah clear ada penolakan, ini kan lucu. Pak Koster selaku Gubernur Bali dengan programnya yang berapi-api harus kembali berjuang sekuat tenaga dengan jaringan yang ada. Tagih komitmen pemerintah pusat tentang G-20 dan energi bersih, karena direkam digital ada semua," tegasnya, karena menurut Arjaya, Provinsi Bali yang sudah dipakai percontohan energi bersih dan ramah lingkungan dari Pemrintah Pusat, kemudian dipotong dititik akhir, sehingga sulit diterima masyarakat, karena sudah dijelaskan manfaat energi bersih dalam jangka panjang malah ditolak oleh Pemerintah Pusat. "Karena kita yang sebelumnya menolak itu, karena tidak paham. Tapi setelah kami diajak kerja sama yang baik dan ada multiplayer effect dari itu, kan kami juga kena dampak ekonominya bagi masyarakat," ujarnya. Namun sayangnya setelah warga Desa Adat Intaran disadarkan, karena proyek LNG tidak akan merusak lingkungan dan sesuai AMDAL-nya berdasarkan masukan masyarakat, sehingga akhirnya diterima masyarakat malah ditolak oleh Pemerintah Pusat. "Kami awalnya menolak kan wajar, karena kami tidak tahu sebelum adanya harmonisasi. Akhirnya Pak Gubernur kan turun tangan dan kami bisa menerima dengan penjelasan dari tim Pak Gubernur. Kami bisa terima, nah setelah kami terima kok malah ndak jadi? Nah ini kan berefek negatif. Kalau pemerintahan Jokowi seperti ini kan tidak bisa 3 periode," pungkas Arjaya. Perlu diketahui sebelumnya, program Pemerintah Pusat sudah memutuskan pada tahun 2030 Provinsi Bali akan menggunakan green energy. Oleh karenanya, harus terus membangun pembangkit listrik ramah lingkungan dengan dukungan Terminal LNG ini. Tujuan dibangunnya Terminal LNG ini adalah sebagai pintu gerbang penerimaan gas alam khususnya LNG di Pulau Bali. Salah satu alasan lain yang mendorong pembangunan terminal LNG di Sidakarya adalah turut mensukseskan program ‘Bali Green Province’ yang diusung oleh Pemprov Bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan ‘Semesta Berencana menuju Bali Era Baru Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945’. Dalam program tersebut, Pemprov Bali mewajibkan penggunaan gas sebagai bahan bakar di seluruh hotel di kawasan Bali. Peralihan penggunaan BBM ke BBG selain menghemat biaya juga dapat menjaga kelestarian lingkungan, sesuai dengan Pergub Bali No.45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Selain itu, juga ditandatangani PKS Pemprov Bali dengan PT PLN (Persero) No.075/31/PKS/B.Pem.Otda/VIII/2019 pada tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penguatan Sistem Ketenagalistrikan dengan Pemanfaatan Energi Bersih di Provinsi Bali. Apalagi dalam RUPTL PLN tahun 2021-2030 diproyeksikan terjadi peningkatan beban listrik di Bali hingga 1.185 MW pada tahun 2023. Karena itu, Terminal LNG di Sidakarya ini sudah sangat mendesak dibangun, setelah dilaksanakan grounbreaking relokasi Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Gas (PLTG) Grati ke Pesanggaran, Denpasar pada Jumat, 18 Februari 2022. Gas alam terkenal paling aman dan tidak berbahaya untuk digunakan sebagai bahan bakar rendah karbon, bebas polusi, tidak ada hujan asam, tidak ada pencemaran merkuri, warnanya biru, emisi CO2 dipotong menjadi 50 persen, dan hanya sepersepuluh dari polutan udara batubara yang dibakar untuk pembangkit listrik. Untung dari sisi lokasi Terminal LNG yang dirancang tersebut tidak ada satupun aturan yang dilanggar. Bahkan, Perda Kota Denpasar No.8 tahun 2021 tentang RTRW Kota Denpasar yang berlaku dari tahun 2021-2041 dalam Pasal 20 Ayat (2) menerangkan ‘Sistem Jaringan Energi, bahwa jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi terletak di Kelurahan Pedungan dan Desa Sidakarya dan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan terletak di Kelurahan Pedungan, Kelurahan Sesetan dan Desa Sidakarya’. Selain itu, dalam Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau, Potensi RTH Tahura (Perda Kota Denpasar No.8 tahun 2021) mengecualikan area lokasi kegiatan usaha dengan warna putih mengingat sebagai Blok Khusus Tahura Ngurah Rai. Apalagi disadari 80 persen kelistrikan berada di Bali selatan, namun akibat membengkaknya utang PT. PLN (Persero) pada tahun 2021 sebesar Rp631,6 triliun menyebabkan tidak lagi melakukan investasi jaringan listrik, sehingga diputuskan Terminal LNG ini berlokasi di Bali selatan, sehingga berdasarkan studi kelayakan (FS) terpilihlah Desa Sidakarya. Oleh karena itu, infrastruktur minyak dan gas bumi Terminal LNG dan jalur pipa gas bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan dibangun di Desa Sidakarya yang sudah sangat sesuai dengan RTRW Kota Denpasar. Terminal LNG di Desa Sidakarya dengan PKKRPL yang telah terbit, juga diupayakan agar dapat selaras dengan perencanaan RIP (Rencana Induk Pelabuhan) Desa Serangan sebagai pelabuhan pengumpan lokal (Kepmenhub No.KP432 tahun 2020) yang sedang disusun berdasarkan Pasal 73 Ayat (2) UU No.17 tahun 2008, memperhatikan RIPNAS, RTRWP Bali, RTRWK Denpasar, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan, kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan, keamanan dari keselamatan lalu lintas kapal. Hal ini bertujuan agar dalam penyusunan RIP tidak terjadi overlapping. Isu lainnya, berkaitan dengan eksistensi kesucian pura di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi Terminal LNG di Desa Sidakarya, juga akan tetap terjaga dengan baik. Terdapat 5 pura yang berjarak di radius 600 meter hingga 2.000 meter dari lokasi kegiatan usaha ini, yakni Pura Sukamerta, Pura Dalem Pengembak, Pura Luhur Dalem Mertasari, dan Pura Tirta Empul Mertasari yang merupakan Pura Kahyangan Desa, serta Pura Sakenan sebagai Pura Dang Kahyangan, namun dibatasi oleh lautan dan beda pulau di Desa Serangan. Jadi berdasarkan Bhisama Kesucian Pura di Bali yang dituangkan ke dalam penjelasan Pasal 67 Ayat (5) Huruf d Perda Kota Denpasar No.8 tahun 2021 tentang RTRW Kota Denpasar diterangkan, ‘Selanjutnya dalam penjelasan tersebut diuraikan bahwa mengingat hitungan luas radius Kesucian Pura di Bali bila dituangkan dalam peta meliputi luas di atas 35 persen dari luas wilayah Pulau Bali (berdasarkan luas radius 10 Pura Sad Kahyangan dari 252 Pura Dang Kahyangan) dan mengingat bahwa untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan akan dibutuhkan lahan-lahan untuk pengembangan kawasan budidaya, maka dilakukan penerapan pengaturan tiga strata zonasi (utama/ inti, madya/ penyangga, dan nista/ pemanfaatan terbatas) dengan tetap memegang prinsip-prinsip Bhisama Kesucian Pura, dan memberi keluwesan pemanfaatan ruang semala tidak mengganggu nilai kesucian pura, terutama zona nista/ pemanfaatan terbatas yang diuraikan lebih lengkap pada arahan peraturan zonasi’. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan Bhisama radius Kawasan Tempat Suci di Kota Denpasar tidak dapat diterapkan dengan tegas, karena pada kenyataannya lokasi Tempat Suci di Kota Denpasar sebagian besar adalah di tengah-tengah pemukiman, sehingga dibutuhkan kesepakatan penetapan radius kesucian dengan unsur-unsur pendukung tersebut. Karena itu, dapat disimpulkan kegiatan usaha penyaluran pasokan gas bumi ke Pesanggaran merupakan kegiatan pendukung fasilitas energi bersih yang sesuai dengan Pergub Bali tahun 2019 tentang Energi Bersih. Selain itu, komitmen dari pemrakarsa pembangunan Terminal LNG yang juga telah diamanatkan dengan RKKPRD, maupun RKKRPL yang telah diterbitkan, pelaku usaha wajib memperhatikan lingkungan sekitar, termasuk kawasan suci. Untuk itulah PT. Dewata Energi Bersih (DEB) siap turut serta menjaga kawasan suci sekitar lokasi kegiatan usaha Terminal LNG.(*/bpn) Read the full article

Dali Tahir Belasungkawa Azwar Anas Meninggal Dunia

JAKARTA - Dali Tahir mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya mantan Ketua Umum PSSI, Azwar Anas. Mantan Komite Etik FIFA itu menyebut mantan Menko Kesra sebagai salah satu tokoh sepakbola Indonesia. http://dlvr.it/SkPSK7

Berusia 1 Abad, Puan Harap NU Selalu Warnai Dunia dengan Wajah Kemanusiaan

JAKARTA,Suara Jember News - Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat kepada Nahdlatul Ulama (NU) yang kini telah berusia 100 tahun. Puan pun memiliki harapan khusus di peringatan seabad NU yang jatuh pada tanggal 31 Januari 2023.

“Selamat kepada Nahdlatul Ulama yang telah mencapai usia satu abad. Semoga NU terus berjaya untuk kemajuan Islam,” kata Puan, Rabu (1/2/2022). Nahdlatul Ulama diketahui berdiri sejak tanggal 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 M berdasarkan kalender Hijriah. Puan menyatakan NU selama ini telah berperan besar terhadap peradaban di Indonesia, terutama bagi umat Muslim. “Terima kasih atas kontribusi NU kepada bangsa dan negara yang tak pernah berhenti sejak Republik ini didirikan hingga sampai sekarang,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Menurut Puan, usia satu abad menjadi tonggak loncatan kemajuan NU di bidang keagamaan dan kemasyarakatan pada masa-masa selanjutnya. “Saya tidak meragukan komitmen NU sebagai benteng NKRI yang sejak masa kemerdekaan hingga saat ini telah membuktikan membawa banyak kemaslahatan untuk umat Muslim dan masyarakat Indonesia,” tegas Puan. Dengan tema ‘Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad Kedua Menuju Kebangkitan Baru' dalam peringatan seabad NU, Puan meyakini salah satu ormas keagamaan besar di Indonesia itu mampu semakin banyak memberi manfaat untuk bangsa dan negara. Mantan Menko PMK itu menilai, NU akan terus menanamkan dan mempraktekkan nilai-nilai kemanusiaan. Puan berharap, peran NU dalam dunia pendidikan dan perkembangan keilmuan Islam dapat dirasakan tak hanya di Indonesia saja, tapi bagi seluruh penjuru dunia. “Teruslah mewarnai dunia dengan wajah kemanusiaan, Islam Rahmatan lil ‘Alamin. Islam yang dapat mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta di tengah kehidupan masyarakat, khususnya di era baru yang penuh tantangan seperti saat ini,” paparnya. Puan juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rangkaian seabad NU. Salah satunya adalah pembentukan NU Women, satgas perempuan NU yang difungsikan untuk mendampingi masyarakat dalam menghadapi isu besar dan strategis. Adapun gerakan NU Women fokus pada 3 isu besar yakni penguatan perlindungan perempuan dan anak, perubahan iklim yang saat ini juga telah menjadi fenomena global, serta pemberdayaan perempuan NU secara ekonomi, sosial, dan politik yang berkeadilan. “Strategi membangkitkan kekuatan perempuan yang dilakukan NU sesuai dengan tantangan zaman dan isu global. Gerakan NU Women harus didukung sebesar-besarnya,” jelas Puan. “Karena kita tahu, peran perempuan sangatlah besar dalam pembangunan bangsa. Perempuan harus bisa menjadi agen perubahan dan menghadirkan solusi bersama kaum laki-laki untuk semua persoalan bangsa,” imbuh cucu Bung Karno itu. Kepada Nahdliyin, Puan berpesan untuk terus menjaga kerukunan bersama seluruh umat beragama lainnya. Ia percaya, semangat persaudaraan NU akan senantiasa menjaga persatuan bangsa dan negara. “Mari selalu bergotong royong dengan komponen bangsa lainnya untuk kemajuan Indonesia,” tutup Puan.   Pewarta: Sunarto   Read the full article

Said Aqil Sebut Mahfud MD Cocok Jadi Presiden

SERANG – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj menilai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD cocok menjadi Presiden RI. Menurutnya, Mahfud memiliki pribadi yang cocok menjadi orang nomor satu Indonesia. “Salah satunya adalah Pak Mahfud (cocok jadi presiden),” kata Said Aqil kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan,…

View On WordPress

*Berikan Pembekalan Umum Rapim TNI-Polri, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Kesiapan TNI-Polri Hadapi Tantangan Dunia Digital* *JAKARTA* - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak para peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 agar siap menghadapi berbagai tantangan dunia digital seperti metaverse, yang dapat mengancam keamanan, pertahanan, dan kedaulatan Indonesia. Karena itu, sangat penting bagi personel TNI dan Polri untuk dapat menguasai artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain. Mengingat dunia saat ini sedang menghadapi perang generasi kelima (G-V) berupa peperangan siber dan informasi di dunia digital, yang dikenal juga dengan cyber warfare. "Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan fisik militer, karena potensi ancaman akan hadir dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik-ideologi, dan berbagai ancaman lainnya yang bersifat soft power. Karena itu, TNI dan Polri juga perlu semakin mewaspadai ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara, yang berpotensi hadir melalui dunia digital seperti metaverse, artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain," ujar Bamsoet saat memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI - Polri 2023, di Jakarta, Rabu (8/2/23). Rapim TNI-Polri 2023 selain dihadiri oleh Presiden Jokowi, juga dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Letjen TNI (purn) Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, para Kapolda dan Pangdam se-Indonesia, serta para pejabat utama Mabes Polri dan Mabes TNI. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dunia pernah digemparkan berbagai kasus serangan melalui dunia digital. Pada 7 Mei 2021, misalnya, terjadi serangan ransomware yang menargetkan jaringan pipa bahan bakar terbesar https://www.instagram.com/p/CobLOEUSHq5/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Tersirat Mahfud MD (Seperti) Berharap Anies Jadi Presiden Berikutnya

Jika tidak saja mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Denny Indrayana membocorkan, mustahil kita tahu akan keinginan Menko Politik, Hukum dan Keamanan Prof Mahfud MD, yang memintanya agar membantu Anies Baswedan jadi Capres. Saat meminta Denny itu, suara hati Mahfud pastilah tanpa sekat kepentingan apa pun, kecuali didasarkan pada pandangan umum agar negeri ini ke depan lebih baik lagi. Anies…

View On WordPress

Bamsoet, Isran, dan PPHN

Catatan Rizal Effendi

Bamsoet bersama Gubernur Kaltim Isran Noor GUBERNUR Kaltim Dr H Isran Noor, M.Si mulai sering tampil di panggung nasional. Kata orang “Si Raja Naga” mulai keluar dari sarangnya. Terutama berkaitan urusan  capres dan cawapres 2024. Sebab, Isran digadang-gadang bisa ikut mewarnai. Seperti yang dikatakan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa (JJ) bahwa Isran dibutuhkan mewakili wilayah Timur sebagai calon penyeimbang. Sabtu (28/1) kemarin, ada dua acara diikuti Isran di Jakarta. Wawancara khusus tentang IKN dan Kontribusi Kaltim bersama Desi Anwar di CNN. Satunya lagi dia hadir dalam promosi gelar doktor, yang diraih Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Bambang dikenal sebagai tokoh politik yang banyak jabatan di berbagai organisasi.  Dia juga  Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Wakil Ketua Umum MPP Pemuda Pancasila, Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum SOKSI. Acara yang berlangsung di gedung Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu, dihadiri hampir semua pimpinan lembaga tinggi negara. Presiden Jokowi, Wapres KH Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Panglima TNI Laksamana  Yudo Margono bersama tiga Kepala Staf Angkatan mengikuti secara virtual. Sedang yang hadir secara langsung di antaranya para wakil ketua MPR, DPR, DPD, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)  Prof Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Prof Mukti Fajar Nur Dewata, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri ESDM  Arifin Tasrif, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas  Suharso Monoarfa, Menteri Agama  Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah serta Ketua KPU Hasyim  Asy’ari. Masih banyak lagi tokoh-tokoh penting yang datang. Isran duduk berdampingan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang juga mewakili ketua umum DPP Golkar.  Mereka sempat berbincang akrab disertai tawa kecil. Ridwan juga disebut-sebut salah satu  tokoh yang punya peluang ke kursi capres, apalagi sekarang dia bergabung ke Partai Beringin. Kebetulan Isran satu almamater dengan Bamsoet dalam meraih gelar S3. Sembilan tahun yang lalu, Isran juga meraih gelar doktor di kampus Unpad. Hanya saja dia bukan di jurusan hukum, melainkan ilmu pemerintahan. Tapi juga seperti Bamsoet, Isran juga mencapai predikat cumlaude dengan IPK sempurna 4.0. Suasana  hadirin dalam acara promosi itu juga penuh sesak. Waktu itu Isran masih menjabat bupati Kutai Timur dan ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Sejumlah duta besar dari negara sahabat juga memenuhi ruang promosi doktor Isran bersama para ratusan bupati. Disertasi yang dipertahankan Isran  cukup menarik. Judulnya : “Desentralisasi Pemberian Izin Pertambangan  Batu Bara dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah  di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.” Dia berhadapan dengan tim penguji di antaranya Prof Dr Utang Auwaryo, Prof Dr Asep Kartiwa, dan  Prof Dr Ryaas Rasyid. Sedang Bamsoet menyajikan disertasi berjudul “Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok  Haluan Negara (PPHN) sebagai Payung Hukum Pelaksanaan  Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi  Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas.” Selama menjadi ketua MPR, Bamsoet sering mengampanyekan idenya untuk menghidupkan kembali konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang dia beri nama baru dengan istilah PPHN.

Isran berbincang dengan Ridwan Kamil di acara promosi Bamsoet Kalau sidang promosi Isran berlangsung penuh canda sebagaimana gaya yang dibawa Isran selama ini, tapi Bamsoet agak serius dan bahkan dia mengaku grogi. Karena tim pengujinya selain Rektor Unpad Prof Rina Indiastuti dan para guru besar, juga Menko Polhukam Prof Mahfud MD, Menkumham Prof  Yasonna H Laoly serta Guru Besar Tata Negara Prof  Yusril Ihza Mahendra. “Ini lebih nervous daripada saya memimpin sidang paripurna,” kata mantan ketua DPR RI ini sebelum membacakan naskah disertasinya. Sambil mengucapkan selamat atas nama pribadi, pemerintah Provinsi Kaltim dan gubernur se-Indonesia, Isran memuji disertasi Bamsoet yang dinilainya memberikan inspirasi baru bagi konsep dan strategi pembangunan Indonesia di masa mendatang. “Semoga pemikiran Pak Bamsoet membawa manfaat besar bagi Bangsa Indonesia,” tambahnya. BUTUH HALUAN NEGARA Dalam disertasinya, Bamsoet mengungkapkan saat ini Indonesia dihadapkan  pada fakta bahwa tidak lagi memiliki roadmap  atau bintang pengarah  berjangka panjang yang jelas, yang bisa menuntun ke mana kapal besar bangsa ini  untuk berlabuh. Sehingga siapa pun tidak akan mampu menjawab wajah Indonesia 2045. “Karena itu kita butuh memiliki Haluan Negara yang dikuatkan dengan landasan hukum yang lebih kuat, bukan sekadar melalui undang-undang yang setiap saat  dapat ditorpedo dengan Perppu atau di-judicial review ke MK. Landasan hukum yang kuat itu yakni berupa Tap MPR yang berada di bawah UU NRI 1945 dan berada di atas undang-undang,” tandasnya. Dia menggambarkan bahwa pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta sampai di masa Orde Baru selalu menyiapkan  haluan negara sebagai roadmap pembangunan. Ada yang dinamakan Pola Pembangunan  Semesta Berencana (PPSB), Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Semesta  Berencana sampai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehubungan itu, Bamsoet mengajukan konsep haluan negara yang baru dengan nama PPHN. “Indonesia perlu menghadirkan PPHN  sebagai produk hukum yang dapat mencegah  sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh bangsa dengan menggunakan kewenangan subjektif superlatif MPR sebagai lembaga  tertinggi negara,” pungkasnya. Dalam sidang disertasi yang berlangsung sekitar dua jam itu, dari sekian pertanyaan, Bamsoet sempat menyinggung tentang Ibu Kota Nusantara (IKN), yang kuat kaitannya dengan  Pokok-Pokok Haluan Negara  sebagai kekuatan hukumnya. Dia juga mengingatkan betapa pentingnya PPHN dalam menyambut  tahun Indonesia Emas 2045. “Kita akan memasuki  tahun Indonesia Emas 2045, tapi kalau kita tidak mempunyai rencana  yang baik dan matang,  jangankan emas, perunggu pun kita tidak dapat,” tambahnya. Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas keberhasilan Bamsoet meraih gelar doktor. “Saya menyampaikan selamat kepada Bapak Bambang Soesatyo. Topik disertasi yang disampaikan  tentang Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara  memiliki relevansi secara akademik,” tandasnya. Saya pernah bertemu Bamsoet ketika masih aktif sebagai wali kota. Saya bersama Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany melakukan audiensi. Dia menyambut hangat dan serius membahas berbagai hal menyangkut pemerintah kota. Tapi dia juga tertawa terbahak-bahak ketika saya sampaikan beberapa joke sebagai wakil rakyat. Saya pernah ketemu juga di ruang kerja Ketua PP Said Amin di Jakarta. Selamat Pak Doktor Bamsoet.(*) Read the full article

Memahami Kontroversi Pernyataan Ganjar Pranowo Terkait Penegakan Hukum di Era Jokowi

Dalam suasana politik yang semakin memanas, pernyataan kontroversial Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga yang diusung oleh PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, telah menjadi sorotan. Pernyataannya yang mengkritik penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan kontroversi dan sejumlah pertanyaan. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kontroversi tersebut dan mencoba memahami sudut pandang yang berbeda terkait pernyataan Ganjar Pranowo.

Pernyataan Kontroversial Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah dan Capres nomor urut tiga dari PDI Perjuangan, membuat pernyataan kontroversial terkait penegakan hukum di era Jokowi. Menurutnya, penegakan hukum saat ini hanya pantas mendapatkan skor lima, atau bahkan dapat dikategorikan sebagai "rapor merah." Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk kritik membabi buta terhadap pemerintahan Jokowi, terutama karena calon wakil presidennya, Mahfud MD, menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kritik Terhadap Pernyataan Ganjar

Tinjauan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Bali, Nengah Yasa Adi Susanto, pernyataan Ganjar Pranowo dapat dianggap sebagai "gol bunuh diri." Bro Adi, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa jika Ganjar ingin mencari simpati dari masyarakat, sebaiknya dia fokus pada isu-isu yang lebih positif daripada melakukan serangan membabi buta terhadap pemerintahan Jokowi.

Perspektif Keterlibatan PDIP Perjuangan

Mengingat banyaknya figur dari PDIP Perjuangan yang masih berada dalam kabinet Jokowi, seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Bro Adi menyoroti bahwa pernyataan Ganjar seakan-akan mencoreng pemerintahannya sendiri. Meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda untuk Pilpres 2024, mereka masih dianggap sebagai mitra kerja pemerintah, bukan oposisi.

Analisis Kritis

Kesalahan Pemilihan Cawapres

Bro Adi menilai bahwa Ganjar tidak cermat dalam memilih calon wakil presiden. Dengan mengkritik penegakan hukum di era Jokowi, yang sebagian besar di bawah kendali Menko Polhukam Mahfud MD, Ganjar seolah-olah tidak sejalan dengan pilihannya sendiri. Dalam pandangan Bro Adi, hal ini mencerminkan kurangnya keselarasan dan komunikasi di antara pasangan calon.

Posisi PDIP Perjuangan dalam Pemerintahan

Sementara PDIP Perjuangan masih memiliki peran penting dalam pemerintahan Jokowi, termasuk di dalamnya Yasonna Laoly dan Mahfud MD, Bro Adi menegaskan bahwa kritik membabi buta seperti yang dilakukan Ganjar menjadi tidak tepat. Perlu diakui bahwa setiap pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, namun mencoreng secara terbuka dapat merugikan stabilitas politik.

Keterlibatan PDI Perjuangan dalam Pemerintahan

Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar anggota kabinet Jokowi berasal dari PDIP Perjuangan. Dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Mahfud MD, keduanya dari kubu Ganjar, masih aktif dalam pemerintahan, hal ini menunjukkan bahwa PDIP Perjuangan masih memiliki pengaruh yang kuat. Meskipun Ganjar memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, kritiknya terhadap penegakan hukum seakan-akan menunjukkan ketidaksepakatan internal.

Pilihan Calon Wakil Presiden

Ketika memilih calon wakil presiden, seorang capres harus mempertimbangkan dengan cermat rekam jejak dan kapabilitasnya. Dalam hal ini, Mahfud MD, yang juga merupakan cawapres Ganjar, menanggung tanggung jawab besar dalam koordinasi penegakan hukum. Mengkritik penegakan hukum di era Jokowi secara umum mungkin merugikan bagi citra pemerintahan yang sedang berjalan.

Implikasi terhadap Citra Ganjar dan PDI Perjuangan

Pernyataan kontroversial Ganjar Pranowo dapat memiliki dampak serius terhadap citra politiknya dan PDIP Perjuangan secara keseluruhan. Dengan mengkritik bagian vital dari pemerintahan yang masih dianggap sebagai mitra, Ganjar mungkin kehilangan dukungan beberapa kelompok pemilih. Oleh karena itu, strategi yang lebih bijak dalam menyampaikan kritik politik dapat meminimalisir kerugian politik.

Membangun Dialog yang Konstruktif

Dalam politik, dialog yang konstruktif sangat diperlukan untuk memperkuat demokrasi. Seharusnya, setiap kritik yang disampaikan oleh tokoh politik haruslah didasarkan pada fakta yang jelas dan tujuan konstruktif. Ganjar Pranowo dan PDIP Perjuangan dapat memilih untuk membuka ruang dialog yang lebih konstruktif untuk membahas isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat.

Kesimpulan

Dalam menghadapi kontroversi pernyataan Ganjar Pranowo, penting untuk memahami konteks dan berbagai sudut pandang yang ada. Meskipun setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, kritik yang dibawa dengan cara yang lebih bijak dan terukur dapat memberikan kontribusi lebih positif terhadap diskusi politik. Pilihan kata dan narasi yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh politik harus diukur dengan hati-hati, mengingat dampaknya yang dapat menciptakan dinamika politik yang sehat.