Tumgik
#Konflik Tenurial
gosulsel · 10 months
Text
Pemerintah Diminta Ambil Langkah Hukum Cegah Konflik Tenurial Tanamalia - Gosulsel
MAKASSAR, GOSULSEL.COM - Pemerintah diminta untuk segera mengambil langkah terstruktur guna mencegah terjadinya konflik tenurial pada kawasan hutan di Tanamalia, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Menurut Presidium Dewan Kehutan Nasional (DKN) Abdul Rahman Nur, pemerintah melalui Kementerian...
http://gosulsel.com/2023/07/26/pemerintah-diminta-ambil-langkah-hukum-cegah-konflik-tenurial-tanamalia/
#DewanKehutananNasional #DKN #KonflikTenurial
0 notes
newsnusantara · 2 years
Text
Pemkab Minta Dukungan KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Selesaikan Konflik Tenurial di Kabupaten Berau
Pemkab Minta Dukungan KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Selesaikan Konflik Tenurial di Kabupaten Berau
Bupati Berau Sri Juniarsih hadiri sosialisasi penyelesaian penanganan konflik tenurial kawasan hutan, potensi dan resolusi konflik di Kabupaten Berau, Kamis (6/10/2022) NEWSNUSANTARA,TANJUNG REDEB-Bupati Berau menghadiri acara sosialisasi penyelesaian penanganan konflik tenurial kawasan hutan, potensi dan resolusi konflik di Kabupaten Berau, di Ballroom Hotel Grand Paramadina, Kamis (6/10/2022).…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
kaltimtaraid · 2 years
Text
Bupati Berau Buka Sosialisasi Penyelesaian Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Potensi dan Resolusi Konflik
Bupati Berau Buka Sosialisasi Penyelesaian Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Potensi dan Resolusi Konflik
KALTIMTARA.ID, TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas hadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi penyelesaian penanganan konflik tenurial kawasan hutan, potensi dan resolusi konflik di Kabupaten Berau, yang dilaksanakan di Hotel Grand Parama, Tanjung Redeb, pada Kamis (6/10/2022). Dalam sambutannya, Bupati Berau Sri Juniarsih menyampaikan, atas nama Pemkab Berau, dirinya…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
hanifkutumbllr · 2 years
Text
KSP Dukung Pemenuhan Hak Keluarga Terdampak Pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda
KSP Dukung Pemenuhan Hak Keluarga Terdampak Pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda
Tim Agraria KSP melakukan verifikasi langsung ke Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kalimantan Timur, pada Agustus tahun lalu, untuk berdialog dengan warga terdampak pembangunan tol Balikpapan-Samarinda. Samarinda – Kantor Staf Presiden (KSP) akan berupaya untuk terus mengawal proyek pembangunan yang berkeadilan dan memastikan tidak ada hak-hak masyarakat yang dilanggar oleh proyek…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
beritarayaidn · 3 years
Text
78 Tahun Tidak Memiliki Kepastian Hukum, Konflik Permukiman Dalam Kawasan Hutan Selesai
78 Tahun Tidak Memiliki Kepastian Hukum, Konflik Permukiman Dalam Kawasan Hutan Selesai
Berita, Banyuwangi – Tim Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penyelesaian konflik tenurial permukiman di dalam kawasan hutan, di Desa Karangdoro, Kecamatan Sumberagung, Kabupaten Banyuwangi. Lokasi permukiman ini diusulkan Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial Indonesia. Tim KSP dipimpin Usep Setiawan menyampaikan bahwa Karangdoro merupakan satu dari 78…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
rmolid · 4 years
Text
0 notes
indopotlot · 5 years
Text
Dua Pasangan Capres Minim Angkat Isu Lingkungan
Tumblr media
Makassar, 13/2 (Indopotlot) - Lembaga survei SatuDunia yang menggandeng JURnaL Celebes melansir bahwa kedua pasangan Calon Presiden yakni Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno masih minim mengangkat isu lingkungan.
"Keduanya lebih berfokus pada isu ekonomi, padahal bukan persoalan perut saja yang dibutuhkan, tetapi bagaimana pendidikan masyarakat, persoalan lingkungan, keberagaman dan kesetaraan gender ini belum tersentuh," kata Program Manager SatuDunia Anwari Natari di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, kegiatan pemantauan ini dilakukan di tiga kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Makassar dan Banjarmasin. Hasil pantauan dari ketiga kota tersebut, umumnya sama baik Capres dan pasangannya, termasuk tim suksesnya belum mengangkat isu-isu yang imbasnya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sebagai gambaran, untuk pemantauan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang nota bene daerah eksplorasi tambang. Kawasan yang banyak memiiki kawasan tampang, termasuk yang dikelola oleh pemilik situs ini, Atto Sakmiwata Sampetoding asal Sulawesi Selatan.
Tim sukses dari kedua Capres tidak ada yang mengangkat persoalan lingkungan dan isu lainnya yang sebenarnya sangat penting.
Menyikapi kondisi itu, maka area pemantauan khususnya melalui media sosial dan media daring (online) diperluas mencakup semua wilayah Kalimatan. Namun, hasilnya tetap sama alias minim informasi tentang lingkungan.
Hal senada dikemukakan Direktur Eksekutif Jurnal Celebes Mustam Arif pada kesempatan yang sama.
Dia mengatakan, sejak pemantauan iklan capres di media sosial mulai Oktober 2018 hingga Januari 2019, hanya 30 informasi yang muncul.
Dari jumlah tersebut, hanya ada satu informasi terkait lingkungan hidup di Sulawesi Selatan yang muncul, yakni tentang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap. Itu pun bukan dari akun timses lokal, tetapi dipublikasi akun resmi Istagram Jokowi-Ma'ruf pada sub tema udara bersih dan sub tema perubahan iklim.
"Padahal, isu lingkungan hidup mempunyai peran strategis saat ini dan ke depan. Degradasi hutan karena ekspansi perkebunan, izin pertambangan dan illegal logging, konflik tenurial, krisis tata ruang, bencana ekologis, reklamasi, sampah plastik, pencemaran udara adalah ancaman serius lingkungan hidup ke depan," ujarnya.
Hanya saja, lanjut dia, permasalahan tersebut justru terpinggirkan, luput dari perhatian para capres ataupun para tim suksesnya.
0 notes
propublik · 4 years
Text
KLHK Diminta Evaluasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk PT. SML
KLHK Diminta Evaluasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk PT. SML
Propublik.id, Jakarta – Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Mandiri Lestari di Desa Kinipan, Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 19 ribu hektare, mengingat tingginya potensi konflik tenurial yang terjadi.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dari Fraksi PDI Perjuangan saat memimpin…
View On WordPress
0 notes
gosulsel · 8 months
Text
Tuntaskan Konflik Tanamalia, Ini Solusi DPRD Lutim dan Pemuda Loeha Raya - Gosulsel
LUWU TIMUR, GOSULSEL.COM – Ketua DPRD Luwu Timur (Lutim), Aripin bersama Wakil Ketua 1 DPRD Luwu Timur, Muh. Siddiq BM melakukan konsultasi ke Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) di Jakarta, Selasa (26/09/2023). Konsultasi d...
http://gosulsel.com/2023/09/28/tuntaskan-konflik-tanamalia-ini-solusi-dprd-lutim-dan-pemuda-loeha-raya/
#PTValeIndonesiaTbk
0 notes
klikhijau-blog · 5 years
Text
TORA dan PS untuk Rakyat Sejahtera dan Hutan Lestari
TORA dan PS untuk Rakyat Sejahtera dan Hutan Lestari
Klikhijau.com –Konflik tenurial dan penguasaan lahan dalam kawasan hutan (PTKH) masih terjadi karena banyak masyarakat miskin di sekitar hutan yang ‘lapar’ lahan dan kurang pengetahuan teknik bertani, serta belum selesainya pengukuhan kawasan hutan. Menurut Safitri (2014), terdapat 48,8 juta penduduk yang tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dimana sekitar 10,2 juta orang termasuk kategori…
View On WordPress
0 notes
Text
KPH se Kaltim Uji Coba Perangkat Kelola Konflik Tenurial
KPH se Kaltim Uji Coba Perangkat Kelola Konflik Tenurial
image by domentation tnc
SAMARINDA, CAHAYAKALTIM.com– Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah program prioritas dalam pembangunan kehutanan Indonesia untuk mencapai pengelolaan hutan lestari. Kalimantan Timur telah memulai sejumlah kegiatan penguatan KPH sebagai lembaga. Salah satunya Sosialiasi Perangkat Instrumen Penguatan KPHP dalam penerapan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari…
View On WordPress
0 notes
gapki · 7 years
Photo
Tumblr media
Amnesty Tenurial Kebun Sawit Di Kawasan Hutan Amnesty tenurial nasional urgen dilakukan untuk mengakhiri konflik dan ketidakpastian tenurial yang telah menghambat investasi dan penerimaan negara…
0 notes
rmolid · 4 years
Text
0 notes