Eks Menko Maritim Rizal Ramli Dikabarkan Meninggal Dunia

Eks Menko Maritim Rizal Ramli Dikabarkan Meninggal Dunia #PakarEkonomi #EksMenteriKemaritiman #RizalRamli #MeninggalDunia #Wafat #TutupUsia

Hargo.co.id, JAKARTA – Eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Selasa (2/1/2024). Kabar meninggalnya Pakar ekonomi itu disampaikan oleh staf Rizal Ramli, Tri Wibowo Santoso. Rizal meninggal dunia diusianya yang ke-69 tahun. “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang, bapak/kakek/mertua kami, Rizal Ramli pada 2 Januari…

View On WordPress

Bestprofit - Setahun Berstatus Tersangka, Polisi Periksa Lagi Mantan Danjen Kopassus

Bestprofit - Setahun Berstatus Tersangka, Polisi Periksa Lagi Mantan Danjen Kopassus  | PT Bestprofit Futures Pontianak    

Bestprofit (20/10) - ​ Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko dalam kapasitas sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal yang menjeratnya pada 2019.

"Agendanya besok. Seperti biasa, jamnya antara jam 09.00 WIB, kami lihat saja nanti datangnya jam berapa," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Ini merupakan penjadwalan ulang agenda pemeriksaan Soenarko karena sebelumnya Soenarko tidak dapat hadir dalam agenda pemeriksaan pada Jumat (16/10). Panggilan pemeriksaan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada tersangka Soenarko terkait kasusnya.

Setahun silam, Eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengumumkan mantan Danjen Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen TNI Purn Soenarko ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata ilegal, 21 Mei 2019.

Soenarko ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai mengancam keamanan nasional terkait senjata yang dimiliki Soenarko yang diduga akan digunakan dalam aksi 22 Mei 2019.

Soenarko kemudian sempat ditahan. Namun polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Soenarko yang diajukan dengan penjamin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto serta 102 orang purnawirawan TNI/Polri.

PT Bestprofit Futures Sumber : Investing

Masyarakat Indonesia sepertinya masih perlu bersabar sebelum kembali menjalani kehidupan normal. Pasalnya kehidupan normal diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu depat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan untuk hidup secara normal belum bisa terjadi dalam waktu dekat atau beberapa bulan ke depan. Berbicara dalam sebuah wawancara yang disiarkan RRI, Luhut menegaskan belum tahu pasti kapan masyarakat akan kembali menjalani hidup normal. "Satu hal yang pasti, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tidak akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Tapi bisa terjadi [kehidupan normal]," kata Luhut, Sabtu (23/5/2020). Eks Kepala Staf Kepresidenan itu tetap menggarisbawahi bahwa meskipun kembali kepada kehidupan normal, pasti ada beberapa perubahan yang cukup signifikan dari perilaku maupun pola hidup masyarakat. "Orang akan senang pakai video call, cost lebih murah. Tidak ada lagi cipika cipiki. Orang akan lebih banyak cuci tangan, pakai masker, akan lebih jaga jarak. Itu akan berubah," katanya. Luhut pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pemerintah, ditegaskan dia, akan habis-habisan memutus rantai penyebaran Covid-19. "Pesan saya, patuh kepada imbauan pemerintah. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kalau bisa dilakukan, Anda telah berkontribusi membantu ketertiban di negeri ini," jelasnya. Sebelumnya saat jelang lebaran banyak warga yang melanggar protokol kesehatan saat berbelanja di pasar tradisional saat PSBB. Luhut mengatakan pandemi ini juga terjadi di negara lain, namun Indonesia masih kalah disiplin dibandingkan negara lain. "Bukan hanya di Indoneisa, di seluruh dunia. Tapi kita kalah disiplin dari negara lain," kata Luhut. Luhut menegaskan bahwa sikap maupun perilaku masyarakat yang sepert ini justru akan menimbulkan masalah baru. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. "Kalau kita gak disiplin, kembali kepada cara tak disiplin, bisa timbul second wave. Saya sudah bilang di mana saja. Di Gereja, rumah ibadah, kita kumandangkan, sebar luaskan agar patuh terhadap p — view on Instagram https://ift.tt/36s6kbr

Eks Menteri Jokowi Sindir Aksi Pencitraan Susi Benamkan Kapal

Forbes - Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno menyebut aksi penenggelaman kapal yang sering dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hanya pencitraan untuk mendongkrak popularitas. "Hanya alasan untuk dapatkan popularitas. Itu pencitraan," kata Tedjo di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (19/3). Kapal-kapal asing yang ditangkap karena kedapatanan mengambil ikan di wilayah perikanan Indonesia menurut Tedjo harusnya tak ditenggelamkan tetapi diserahkan kepada koperasi perikanan agar bisa digunakan oleh nelayan. Kalaupun takut kapal itu digunakan kembali untuk aksi kejahatan ilegal fishing, kata Tedjo, maka akan lebih baik pemerintah saat ini membenahi regulasi dan pengawasan terhadap kapal-kapal itu. "Ya pengawasan dong, pengawasannya itu harus dilakukan terhadap kapal-kapal yang sudah disita negara kita berikan kepada koperasi nelayan yang bisa dipercaya aturan jelas, perizinan jelas," katanya.

Mantan Menkopolhukam era Jokowi itu mengakui tak ada yang salah dengan aksi penenggelaman kapal yang dilakukan Susi beberapa kali itu. Hal itu memang diperlukan untuk memperlihatkan ketegasan dari pemerintah. Hanya saja menurutnya tak semua kapal asing boleh ditenggelamkan. "Memang perlu kita ada ketegasan penting, tapi bukan berarti semua kapal asing ditenggelamkan. Mestinya kan diserahkan ke koperasi nelayan. Karena membuat kapal mahal loh ini dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan," kata dia. Susi Pudjiastuti sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan memang gencar menolak ilegal fishing. Salah satu aksi penolakannya itu dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang terbukti mencuri di WPP Indonesia.

Tedjo memastikan kelak Prabowo-Sandi jika menang Pilpres akan segera membenahi regulasi masalah kemaritiman. Dia mengakui kebijakan di sektor kemaritiman era Jokowi secara teritori sudah baik. Namun dia menyoroti banyak hal yang masih belum dikerjakan dan/atau membutuhkan perbaikan, seperti tol laut dan regulasi perikanan untuk kepentingan nelayan. "Tol laut ini kan masalah konektivitas yang belum dikerjakan dengan baik, kemudian kesejahteraan nelayan dan orang-orang yang tinggal di pesisir pantai belum semua bisa terjangkau kesejahteraannya," kata Tedjo. Selain itu, Tedjo menganggap regulasi perikanan saat ini belum bisa menyejahterakan nelayan. Di bawah pemerintahan Prabowo-Sandi kalak, kata dia, semua regulasi akan dibenahi agar lebih pro terhadap kebutuhan nelayan. "Kebijakan sektor atau area penangkapan harus diselesaikan. Kemudian alat tangkap dan sebagainya yang membebani nelayan ini harus diselesaikan," kata Tedjo. Read the full article

Mantan Ketum PP Muhammadiyah Bela Said Didu Hadapi Luhut: Penguasa Angkuh Akan Jatuh

Mantan Ketum PP Muhammadiyah Bela Said Didu Hadapi Luhut: Penguasa Angkuh Akan Jatuh

Dittipidsiber Bareskrim Polri memanggil eks Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, pemeriksaan batal karena tokoh yang termasuk vokal mengkritik pemerintah itu tidak hadir dan hanya diwakili pengacaranya. Said minta dijadwalkan ulang pemeriksaan setelah PSBB.

Merespons…

View On WordPress

Luhut Jadi Menteri Lagi, Dahlan: Bumper dan Benteng Jokowi

Luhut Jadi Menteri Lagi, Dahlan: Bumper dan Benteng Jokowi

Tribunnews.today , Jakarta – Eks menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan, peran Luhut Binsar Pandjaitan masih dominan di kabinet. Luhut mengisi posisi Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Menurut Dahlan, Luhut bisa jadi tameng dari tekanan berbagai pihak, baik perorangan, politisi maupun parlemen.

“Mema…

View On WordPress

Penahanan Eks Danjen Kopasus Soenarko Ditangguhkan

Penahanan Eks Danjen Kopasus Soenarko Ditangguhkan

JAKARTA, KAPERNEWS.COM – Mabes Polri membenarkan adanya penangguhan penahanan eks Danjen Kopasus, Mayjen (Purn) Soenarko, tersangka kasus kepemilikan senjata api illegal.

Penangguhan penahanan tersebut adanya jaminan dari Menteri bidang kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Saat ini polisi masih memproses administrasi penangguhan penahanan Soenarko. “Ok, sedang proses administrasi,” Karo Penmas…

View On WordPress

Luhut: Sejak Saya Kenal 12 tahun, Jokowi Tukang Sembahyang dan Puasa

Inanews - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bercerita soal kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dia mengaku mengenal Jokowi sebagai sosok yang suka beribadah. Luhut heran dengan banyaknya tudingan yang menyebut Jokowi suka mengkriminalisasi ulama. "Jadi kalau dibilang, misalnya dibilang kriminalisasi ulama, darimana? Sejak saya kenal 12 tahun dia tukang sembahyang, tukang puasa. Yang sebelah sana kita belum jelas juga," kata Luhut dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI-Polri dan deklarasi dukungan untuk Jokowi, JI Expo Kemayoran, Jakarta (11/2). Selain itu, Luhut juga membantah mantan Gubernur DKI Jakarta itu orang yang otoriter. Sepengalamannya, Jokowi adalah pendengar yang baik. "Tidak otoriter, he listen to you carefully, saya mengalami. Saya tidak sering bersama presiden, tapi kalau saya butuh saya laporkan. Ya saya minta waktu, saya jelaskan argumen," ujarnya. Eks Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat ini menyerahkan pilihan politik kepada para purnawirawan TNI-Polri. Namun, dia mengklaim Jokowi akan membawa masa depan yang cerah bagi Indonesia. "Sekali lagi, dari lubuk hari saya terdalam, anda mau pilih siapa saja itu terserah. Tapi kalau mau masa depan Indonesia yang bagus, pilihlah Pak Jokowi. Hemat saya itu, akan bagus bagi Indonesia," tandasnya. Read the full article

LUHUT,JOKOWI RAJIN SEMBHAYANG YANG DISANA BELUM JELAS

LUHUT,JOKOWI RAJIN SEMBHAYANG YANG DISANA BELUM JELAS

CANDUQQ- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung soal tuduhan kriminalisasi ulama yang selama ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Luhut mengaku heran karena selama ini mengenal Jokowi sebagai orang yang taat beribadah.

Hal ini dikatakannya di depan seribu purnawirawan TNI-Polri dalam acara silaturahmi bersama Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/2).

"Jadi kalau dibilang, misalnya, dibilang kriminalisasi ulama, darimana? Sejak saya kenal 12 tahun lalu, dia [Jokowi] tukang sembahyang, tukang puasa. Yang sebelah sana kita belum jelas juga," tutur Luhut.

Para purnawirawan yang menyimak pernyataan Luhut sontak tertawa. Luhut pun ikut tersenyum kecil.

Ia kemudian menyinggung soal tuduhan Jokowi pemimpin yang otoriter. Dia membantah hal itu.

Luhut menjelaskan bahwa selama ini bekerja sebagai bawahan Jokowi. Dia mengatakan Jokowi adalah orang yang selalu mendengarkan pendapat orang lain. Menurutnya, keliru jika eks wali kota solo itu disebut otoriter.

"Tidak otoriter. He listen to you carefully. Saya mengalami. Saya jelaskan argumen saya kasih. Saya tanya siapkan semuanya dengan staf saya semua. Dia mendengarkan," ucap Luhut.

Agen Domino- Luhut pun tidak memaksa para purnawirawan yang merupakan kawan-kawan seperjuangannya dulu agar memilih Jokowi. Ia hanya mengajak seraya mengatakan bahwa Jokowi adalah sosok yang mampu membangun Indonesia ke arah yang lebih baik

"Sekali lagi Dari lubuk hari saya terdalam, Anda mau pilih siapa saja, itu terserah. Tapi kalau mau masa depan Indonesia yang bagus pilihlah pak Jokowi. Hemat saya itu akan bagus bagi Indonesia," kata Luhut.

Purnawirawan yang hadir di acara deklarasi berasal dari berbagai matra yakni Angkatan darat , laut, dan udara.

Sejumlah nama populer turut hadir. Misalnya, Jenderal TNI Purn Fachrul Razi, Letjen TNI Purn Suaidi Marasabessy, Jenderal TNI Purn Subagyo HS dan Laksamana TNI purn Bernard Kent Sondakh.

Selain itu, hadir juga Laksamana Madya TNI Purn Freddy Numberi dan Marsekal TNI Agus Supriyatna.

Sementara, dari Polri diwakili oleh tiga mantan Kepala Polri. Masing-masing yakni Jenderal Pol Purn Roesmanhadi, Jenderal Pol purn Da'i Bachtiar dan Jenderal Pol purn Bimantoro.

TEGAS... Amien Rais: Jika Kalah, Saya Akan Tiarap

TEGAS... Amien Rais: Jika Kalah, Saya Akan Tiarap

Harianpublik.com – Eks Ketua MPR Amien Rais secara terbuka menantang Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan debat dan adu data soal reklamasi Teluk Jakarta. Jika reklamasi terbukti bermanfaat untuk masyarakat, maka politisi senior PAN itu siap mengaku kalah.

“Mari adu fakta dan data. Kalau data Pak Luhut reklamasi mengurangi banjir betul, ya sudah saya tiarap,” ujar Amien, saat menjadi pembicara dalam seminar bertema stop reklamasi teluk Jakarta di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Amien menyatakan, program reklamasi harus segera dihentikan atau dimoratorium. Baginya, pemerintah mempunyai pemikiran yang salah jika reklamasi menjadi solusi masalah laten banjir yang kerap melanda ibu kota.

Justru, katanya, reklamasi dapat memberikan efek kerusakan lingkungan lebih parah. Menurutnya, dalih reklamasi untuk mengantisipasi banjir yang dimiliki pemerintah bertolak belakang dengan yang dimiliki oleh sejumlah aktivis yang menentang reklamasi.

Reklamasi, ujar Amien, sejatinya bukan untuk kepentingan Jakarta dan negara. Tokoh reformasi ini menuding, proyek reklamasi dikerjakan oleh sejumlah pengembang hanya untuk kepentingan negeri China.

Lebih tajam lagi, Amin menuding program ini sudah menjadi ladang suap oknum pejabat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ada pejabat yang menerima dana dari pengembang sebesar Rp 10 triliun untuk mendukung reklamasi tersebut.

Selain memberi suap kepada oknum pejabat, Amien menyebut ada pendukung reklamasi yang sangat agresif dengan menyerang KPK dan BPK. Alhasil, program itu kini kembali dilanjutkan setelah sempat disepakati untuk disetop karena berdampak buruk terhadap lingkungan. “Tidak ada takutnya KPK dihajar, BPK dihajar. Saya pikir kok ini bisa berani, ada apa,” geramnya. “Secara logis untuk kepentingan bangsa, ini harus kita hentikan bersama-sama,” tambahnya.

Di acara ini, selain Amien yang jadi keynote speaker, beberapa tokoh juga jadi pembicara seperti Dosen Universitas Indonesia Sri Bintang Pamungkas, pakar teknik kelautan Institut Teknologi Bandung Muslim Muin, Country Manager International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) Irvan Pulungan, Sekjen Paguyuban Nelayan dan Pengolah Ikan (PNPI) Nelayan M. Ramli, dan Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Seusai acara, Amien kembali menjelaskan kepada awak media ihwal tantangan debatnya itu terhadap Luhut. Bahkan, dia mengatakan sejumlah rekannya juga menolak dan siap adu argumentasi dengan pemerintah ihwal ini.

“Secara sangat lugas dan cukup kesatria Pak Marwan Batubara dan tim Pak Muchlis, kemudian tokoh-tokoh nelayan, Pak Bintang Pamungkas dan lain-lain, itu bersedia dengan senang hati adu data, adu kesahihan, apa legalitas itu kemudian manfaat dan sebagainya,” katanya.

Bahkan, dia memberikan batas waktu dua pekan untuk pemerintah bersiap diri untuk melakoni debat terbuka. “Kami kasih waktu dua minggu. Kami hargai Pak Luhut, kita bicara baik-baik manfaat dan mudarat kita tinjau dari segala segi. Kedaulatan negara kita ini dijual apa nggak,” ujar Amien.

Amien mengatakan, jika argumen dari tim penolak reklamasi tidak kuat, ia mempersilakan reklamasi dilanjutkan. “Tapi kalau Pak Luhut dan keliru seperti apa yang disampaikan Mas Anies dan Sandiaga Uno, dihentikan reklamasi itu. Kemudian semua kembali ke kepentingan rakyat,” tutupnya.

Seperti diketahui, rencana pemerintah melakukan reklamasi teluk Jakarta terancam batal lantaran Ahok sebagai salah satu pengusung ide ini kalah dalam Pilgub DKI. Sementara pemenang, Anies Baswedan, justru berjanji menghapus program ini karena dianggap tidak pro-rakyat.

Nah, adu statement pun dimulai. Diawali pernyataan Luhut yang menyampaikan niatannya bertemu Anies guna menjelaskan apa itu reklamasi. Luhut menilai, Anies bersikap seperti itu karena tak mengetahui rencana detail reklamasi. “Mungkin kan Pak Anies belum tahu banyak soal reklamasi,” kata Luhut, (20/4).

Luhut berharap, sikap Anies bakal berubah setelah mendapat gambaran utuh tentang rencana dan tujuan reklamasi. Belakangan, Menteri Luhut mengatakan bahwa pemerintah membuka kemungkinan untuk meninjau kembali proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dengan syarat, ada kajian ilmiah yang menawarkan solusi lebih baik. Menurut Luhut, pemerintah saat ini masih menunggu kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Yang jelas, kata Luhut, data-data yang ada masih mendukung reklamasi. Misalnya, Ia menyebut bahwa apabila reklamasi tak dilaksanakan, tanah Jakarta akan mengalami penurunan antara 8 sampai 23 centimeter per tahun. Ia pun meyanggah tudingan bahwa proyek reklamasi hanya akan menguntungkan pengembang. Menurutnya, yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah keberlangsungan pembangunan.

Luhut menyatakan, proyek ini sudah dikaji sejak masa kepemimpinan Presiden Suharto pada tahun 1995, hingga diperbarui pada masa Presiden SBY. “Kalau ada yang komentar bahwa ini untuk kepentingan bisnis, pulau-pulau itu sudah dibagi sejak zaman Pak Harto. Jadi ya pulau-pulau itu untuk siapa, itu bukan urusan kami lagi,” pungkasnya. [mediabangsaku.com / obi]

Sumber : Source link

Satgas Rp 100 T

 OLEH: DAHLAN ISKAN  SEBENARNYA hebat sekali berita ini: pemerintah sedang menagih uang besar. Piutang lama. Lebih dari Rp 100 triliun. Saya harus memuji: ternyata pemerintah jeli. Ada tagihan lama yang masih bisa diuber. Sangat lumayan jumlahnya. Apalagi di saat pemerintah lagi kesulitan uang seperti sekarang ini.   Itulah tagihan BLBI-bantuan likuiditas Bank Indonesia-untuk mengatasi krisis moneter 1998. Jenis bantuan seperti itu diperintahkan oleh "juragan" Indonesia saat itu: IMF -dana moneter internasional. Yang harus membantu: Bank Indonesia. Yang harus dibantu: bank-bank swasta yang kesulitan uang. Dasar pemikirannya: kalau bank-bank tersebut tidak disuntik dana akan tutup. Rakyat yang punya simpanan di bank tersebut gigit jari. Perekonomian nasional akan hancur. Satu bank tutup akan menyeret bank lainnya. Dikucurkanlah BLBI sebesar Rp 147,7 triliun. Ternyata terjadi kejahatan masal: dana bantuan dari Bank Indonesia itu banyak mengalir ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemilik bank itu sendiri. Macet. Krisis moneter tetap terjadi. Parah sekali. Bank-bank tersebut tetap tidak kuat hidup. Ekonomi berantakan. Rupiah jadi Rp 15.000/dolar. Politik kacau. Sampai Presiden Soeharto yang begitu kuat, lengser dari istana. Siapa pun presidennya, setelah Pak Harto itu, harus menerima madu yang beracun. Harus menyelesaikan BLBI itu: BJ Habibie, Gur Dur, Megawati. Nilainya: Rp 147,7 triliun. Penerima: 48 buah bank. PN Audit BPK menyimpulkan, dari Rp 147,7 triliun, yang Rp 138 triliun mengalir ke mana-mana. Termasuk ke perusahaan sendiri. Itulah yang dianggap merugikan negara. Lalu diuber. Banyak yang sudah masuk penjara. Banyak juga yang belum. Banyak pula yang mendadak kaya-raya dari permainan di sekitar BLBI. Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, termasuk yang diuber-uber. Ia lari ke Singapura bersama istri. Status mereka buron. Tambak udangnya yang terbesar di dunia, Dipasena, di Lampung, tidak terurus. Berantakan. Tapi industri kertasnya tetap berkembang pesat. Menjadi salah satu raksasa di Asia. Berkembang pula ke berbagai macam bisnis lainnya. Anak Nursalim-lah yang mengelola. Sang ayah mengendalikannya dari Singapura. April tahun ini berkah dari langit turun ke Sjamsul Nursalim. KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk tersangka Sjamsu! Nursalim. Konsekuensi dari putusan bebas Mahkamah Agung (MA) terhadap eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung. Sjamsul Nursalim dan istrinya memang jadi tersangka bersamaan dengan Syafruddin. MA menganggap kasus BLBI bukan pidana. Itu sepenuhnya perdata. Orang seperti Nursalim-dan yang lain-lainnya memang sudah memperoleh surat sakti: bebas utang BLBI. Yakni sejak mereka menyerahkan aset ke pemerintah-diwakili oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Mereka mendapat dua kemudahan: 1. Boleh melunasi utang BLBI dengan cara menyerahkan aset. 2. Mendapat potongan utang luar biasa besar. Ibaratnya utang Rp 100 boleh dibayar Rp 8. Potongan sebesar itu dianggap wajar, saat itu. Di negara lain pun demikian. Yang penting krisis segera berakhir. Ekonomi segera bergerak kembali. - Naiknya perekonomian secara nasional jauh lebih besar dari kerugian memberikan potongan itu. Aset yang mereka serahkan ke negara itu dibagi ke dalam dua kelompok: 1. Kelompok aset yang dikelola BUMN (lewat perusahaan PT PPA). Jumlahnya tidak banyak. 2. Kelompok aset yang diserahkan ke Dirjen Kekayaan Negara. Dengan bebasnya Sjamsul Nursalim, keinginan memenjarakan siapa saja akan gagal. Maka Presiden Jokowi membentuk Satgas penagihan uang BLBI. Menko Polhukam, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Perekonomian masuk di dalamnya. Juga Menteri Keuangan serta Menkum HAM. Satgas ini kuat sekali. Tapi menagih yang mana lagi ya? Ada yang bi membantu menjelaskan? Demikian juga Tommy Soeharto. Apakah ia punya utang BLBI? la pemilik bank apa? Terkait Bank Pesona? Bahkan Tommy ini dianggap yang tidak kooperatif. Dipanggil tidak datang. Baru di panggilan ketiga Tommy mengirim pengacara. Sang pengacara mengatakan: akan mengirim proposal penyelesaiannya. Rasanya, seingat saya, Tommy tidak terkait dengan BLBI. Mungkin kredit lainnya. Atau soal pajak. Pokoknya salut: siapa pun diuber. Untuk uberan lainnya, apa lagi ya yang masih bisa diuber? Apakah aset-aset yang diserahkan dulu itu masih bermasalah? Belum sepenuhnya bisa dikuasai dirjen? Kenapa baru sekarang diurus? Bukankah itu sudah berumur 17 tahun? Kenapa tidak dijual saja di sekitar tahun 2010? Ketika ekonomi lagi bagus-bagusnya dan harga aset lagi baik-baiknya? Atau dijual di tahun sekitar 2015? Yang ekonomi juga masih bagus? Sebenarnya kita beruntung masih punya menteri keuangan yang berapa pun tahunnya orangnya masih sama. Dialah yang paling tahu semua itu.

from Konten Islam https://ift.tt/3l2bdQ6 via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/09/satgas-rp-100-t.html

Luhut Pandjaitan Somasi Haris Azhar karena Merasa Difitnah

 KONTENISLAM.COM - Merasa nama baiknya telah dicemarkan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi kepada Haris Azhar. Luhut merasa telah difitnah terkait adanya bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menegaskan bahwa Luhut sama sekali tidak bermain bisnis tambang di Blok Wabu. Maka dari itu yang disebutkan Haris Azhar disebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar. "Ya betul (somasi) Kepada saudara Haris Azhar dan Saudari Fatia Maulidianti karena unggahan di channel YouTube Saudara Haris Azhar dimaksud telah membentuk opini atau pernyataan-pernyataan yang tidak benar tendesius, character assassination, fitnah, penghinaan/ pencemaran nama baik dan berita bohong bahwa pak Luhut bermain dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua," kata Jodi dalam keterangannya kepada wartawan, yang dikutip Minggu, 29 Agustus 2021. Menurut Jodi, Haris dan Fatia harus menjelaskan apa yang menjadi tujuan keduanya mengunggah video yang berisi pernyataan tersebut. Menurut Jodi, keduanya harus menyampaikan klarifikasi dan mengungkapkan penyesalan di akun YouTube yang sama. "Somasi supaya keduanya menjelaskan mengenai motif, maksud dan tujuan dari pengunggahan video yang memuat judul dan berisi wawancara yang telah menimbulkan fitnah, penghinaan/pencemaran nama baik dan berita bohong kepada pak Luhut. Dan menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf melalui channel YouTube yang sama serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa di kemudian hari," ujar Jodi lagi. Jodi mengatakan, Luhut tidak berniat membawa peristiwa ini kepada proses hukum. Saat ini yang diinginkan hanyalah permintaan maaf dan rasa penyesalan dari keduanya. "Hanya penjelasan dan permintaan maaf yang kami minta. Kami rasa itu lebih dari fair," ujarnya soal somasi terhadap eks Koordinator Badan Pekerja KontraS tersebut.[viva]

from Konten Islam https://ift.tt/3gJC4iK via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/08/luhut-pandjaitan-somasi-haris-azhar.html

Dahlan Iskan Sebut Indonesia Sudah jadi Juara Dunia Covid-19, Apa Sebabnya?

 KONTENISLAM.COM - Bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyoroti kenaikan kasus Covid-19 di Tanah Air. Ia pun menyebut Indonesia sebagai juara dunia Covid-19. "Data Worldometer Selasa pagi lalu memang mengagetkan. Indonesia sudah menjadi juara dunia Covid-19: 29.745 orang. Kemarin sore jadi 31.000. India sudah terkendali, tinggal 26.612," tulis Dahlan di laman pribadinya, disway.id, Rabu, 7 Juli 2021. Dinukil dari laman covid19.go.id, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia adalah sebanyak 2.417.788 pada Kamis, 8 Juli 2021. Angka tersebut naik 38.391 dari sebelumnya. Dari laman yang sama, tercatat bahwa kasus sembuh mencapai 1.994.573 atau bertambah 21.185 dari sebelumnya. Adapun kasus aktif 359.455 alias naik 16.354 kasus dan kasus meninggal 63.760 atau naik 852 kasus. Sorotan Dahlan bermula dari cerita bahwa pelatih senam dansanya yang bernama Ali Murtadlo positif Covid-19. Padahal, kata dia, Ali sudah disuntik Vaksin Nusantara yang dikembangkan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Setelah mendapat kabar Ali Murtadlo positif Covid-19, Dahlan mengatakan langsung menginformasikannya kepada Terawan selaku inisiator vaksin tersebut. mendapat kabar tersebut, ujar dia, Terawan mengatakan bahwa penularan saat ini memang begitu tinggi. Terawan pun meminta Ali untuk menjaga imun, istirahat, dan isolasi mandiri. Meskipun positif tertular Corona, kata dia, pelatih senamnya itu tidak mengalami gejala apa-apa. Kondisi terakhir Ali, kata dia, adalah suhu badannya 36 derajat dan saturasi oksigen 99. Menurut Dahlan, Ali diduga terpapar virus tersebut setelah mengantar dua asisten di rumahnya pulang ke Pacitan. Dua orang tersebut pun kemudian diketahui positif Covid-19. Dahlan sempat mempertanyakan mengapa Ali bisa tertular Covid-19, padahal sudah disuntik Vaksin Nusantara. Ia pun menanyakan hal itu ke Guru Besar Biologi Molekuler dari Universitas Airlangga (Unair), Chairul Anwar Nidom. Mengutip pernyataan Nidom, Dahlan menuliskan bahwa Ali diduga terpapar Covid-19 varian delta. Ketua Tim Laboratorium Professor Nidom Foundation (PNF) itu, tutur dia, menyatakan bahwa orang yang sudah divaksin, termasuk Vaksin Nusantara, masih bisa tertular penyakit tersebut apabila ada varian baru. Namun, Nidom mengklaim vaksin Nusantara bisa menyesuaikan diri dengan cepat ketimbang vaksin lainnya. Menyitir pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Dahlan mengatakan sebanyak 90 persen kasus penularan Covid-19 di Jakarta belakangan ini adalah varian delta. "Kini varian Delta sudah begitu meluas. Vaksinnya belum ada. Masih akan lama. Yang siap membendungnya, yang dalam waktu paling singkat, adalah VakNus. Itu kalau penjelasan Prof Nidom bisa kita pegang," tutur Dahlan Iskan. (tempo)

from Konten Islam https://ift.tt/3hTNL5Y via IFTTT source https://www.ayojalanterus.com/2021/07/dahlan-iskan-sebut-indonesia-sudah-jadi.html

PKS soal Desakan Ganti Mendag: Urusan Presiden

Forbes - Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Ekonom Rizal Ramli mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita lantaran isu impor. Bagi PKS, yang terpenting adalah isu impor beras harus segera diselesaikan. "Itu jadi urusan presiden. Yang penting isu kontroversial ini harus bisa jelas dan dijelaskan ke masyarakat. Setelah itu terserah presiden," ujar anggota Komisi IV DPR F-PKS Mahfudz Siddiq, Jumat (21/9/2018). Mahfudz memandang isu impor pangan sangat sensitif secara politik. Jokowi bisa jadi korban polemik antara Mendag Enggar dengan Kepala Perum Bulo Budi Waseso. "Isu impor pangan jadi sangat sensitif secara politik saat ini dan itu bisa sangat merugikan Jokowi sebagai capres. Apalagi ada perbedaan data dan sikap antara Kementerian Perdagangan dengan Bulog. Jadi ini harus dijelaskan segera," ucap Mahfudz. DPR disebut Mahfudz sudah mengingatkan pemerintah terkait gaduh Buwas vs Mendag. Akan ada rapat gabungan antara komisi terkait dengan mengundang dua pihak yang berseteru. "Kabarnya Komisi IV dan VI akan segera melakukan raker gabungan dengan Mendag dan Kabulog," sebut Mahfudz. Fadli Zon mengkritik keras Mendag Enggartiasto Lukita dengan menyebut Mendag sebagai menteri tukang impor dan layak di-reshuffle. Eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli ikut mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas terhadap Enggar. Rizal menyebut sudah saatnya Enggar dicopot dari jabatannya terkait dengan kebijakan impor beras. "Saya imbau Presiden Jokowi bersikap. Sudah jelas kok angkanya yang benar. Nggak bisa biarkan Enggar kayak begini, petantang-petenteng kayak gini. Sudah waktunya diganti," ujar Rizal. Read the full article